Jakarta – bedanews.com – Menjelang Pemilu 2024, isu-isu seputar intoleransi dan Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (KBB) sering mencuat dan memanas hingga menjadi gorengan politik. Keanekaragaman atau perbedaan di Indonesia kerap kali dijadikan ajang politisasi. Suku, agama, ras, dan golongan dipakai sebagai tunggangan elite politik untuk meraih suara di masyarakat. Upaya mitigasi untuk meminimalkan kasus pelanggaran terhadap KBB harus dipersiapkan sejak dini salah satunya meningkatkan rasa toleransi dan persatuan antar masyarakat.
Addin Jauharudin, Bandahara Umum PP GP Ansor mengatakan bahwa, dampak dari politik SARA menyebabkan keterbelahan masyarakat. Seperti Pilkada DKI dan Pemilu 2019 masih menimbulkan trauma.
“Dampaknya setelah pemilu sebetulnya tidak ada yang menang dan kalah, justru menimbulkan permusuhan antar masyarakat. Hal ini bisa merusak dan menggoyahkan dan merusak sendi-sendi kerukunan di negara kita,” ucap Addin melalui keterangannya di Jakarta, Senin (17/7).
