“Ada banyak pekerjaan rumah yang harus dikerjakan. Selain mengejar ketertinggalan terkait pembinaan dan pengembangan prestasi para atlet dengan wilayah lain, pekerjaan rumah lainnya adalah bersama-sama dengan provinsi lain mensukseskan digitalisasi program aplikasi kegiatan taekwondo yang dikelola oleh PBTI atau yang kita namakan dengan TIIS (Taekwondo Indonesia Integrated System),” ujarnya.
Lebih lanjut, Ketua Umum juga menegaskan bahwa, PBTI bersama seluruh pengprov juga harus memiliki paradigma dan persepsi yang sama. Yakni bagaimana melayani para taekwondoin di seluruh Indonesia dengan cepat, efektif dan mudah. Hal ini menurutnya sekaligus menjawab problem mendasar tata kelola organisasi kita yang begitu luas tersebar di 34 propinsi di seluruh Indonesia dengan problematika aspek geografis dan demografisnya, sehingga masih menimbulkan gap soal pemerataan, kapasitas, kompetensi serta pengalaman praktisi baik atlet, pelatih maupun wasit diberbagai daerah.
