Sukabumi, BEDAnews.com
Walikota Sukabumi, H. Mohamad Muraz, SH, MM, meminta kepada seluruh jajaran pengurus BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) Kota Sukabumi, agar berupaya optimal menyadarkan warga masyarakat, untuk senantiasa membayar zakat melalui BAZNAS. Selain itu, juga agar senantiasa membangun kepercayaan warga masyarakat kepada BAZNAS, melalui peningkatan pengumpulan serta pengelolaan dan penyaluran zakat yang baik dan tepat sasaran.
Karena hingga saat ini, masih banyak warga masyarakat yang membayar dan menyalurkan zakat secara langsung kepada warga masyarakat yang tidak mampu, atau melalui ustaz, kyai dan DKM (Dewan Kemakmuran Masjid), tidak melalui BAZNAS. Dikatakannya, hal tersebut sangat berdampak pada kinerja BAZNAS, khususnya dalam melakukan peningkatan pengumpulan serta pengelolaan dan penyaluran zakat.
Untuk itu, BAZNAS harus berupaya optimal merubah kebiasaan warga masyarakat tersebut, melalui kegiatan penyuluhan dan sosialisasi kepada warga masyarakat, tentang perbedaan pembayaran dan penyaluran zakat secara langsung dengan pembayaran dan penyaluran zakat melalui BAZNAS, khususnya ditinjau dari segi syariat hukum Islam.
Walikota Sukabumi mengungkapkan, pembayaran dan penyaluran zakat mal di Kota Sukabumi, hingga saat ini masih didominasi oleh kalangan PNS (Pegawai Negeri Sipil), melalui UPZ (Unit Pengumpul Zakat) masing-masing di setiap SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah), dan disetorkan langsung kepada BAZNAS, untuk dikelola dan disalurkan kembali kepada warga masyarakat secara tepat sasaran, melalui berbagai program dan bantuan, seperti rehab rumah, modal usaha dan sebagainya. Adapun besaran zakat mal dari PNS di lingkungan Pemerintah Kota Sukabumi yang disalurkan melalui BAZNAS ini, dalam setiap tahunnya mencapai Rp. 171 juta.
Menyinggung keinginan sejumlah elemen warga masyarakat dan jajaran pengurus BAZNAS Kota Sukabumi, agar di Kota Sukabumi diterbitkan Perda (Peraturan Daerah) Tentang Zakat, seperti dikatakan Walikota Sukabumi tidak masalah. Namun hal tersebut harus terlebih dahulu dimasukan dalam Prolegda (Program Legislasi Daerah), sesuai dengan aturan dan mekanisme produk hukum daerah. Tapi harus diingat, bahwa aturan dan ketentuan pembayaran dan penyaluran zakat ini, ada aturan dan ketentuan yang lebih tinggi, yakni aturan dan ketentuan dari Alloh, serta hukumnya wajib bagi setiap warga masyarakat yang mampu untuk membayar zakat mal. (MYS)
