KAB. BANDUNG — Pembemtukkan Tempat Pembuangan Sampah (TPS) sementara sebenarnya sudah melekat di Pemerintahan Desa dan sudah ada perdanya. Cuma implementasinya saja yang belum menyeluruh.
Sehingga permasalahan sampah, dikatakan Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kab. Bandung, Asep Kusumah, untuk pengelolaannya masih belum maksimal.
Sebagai antisipasi dari permasalahan sampah, dia menambahkan, dari Pemkab Bandung melalui tim BEDAS Kab. Bandung Bersih sudah mengupayakan menjaga lingkungan untuk bersih dari sampah.
“Sementara sanksi administratif dan kurungan penjara, sebelumnya sudah dicanangkan, hanya saja banyak warga yang melalaikan aturan itu,” katanya usai Hearing Public Pengelolaan Sampah di Gedung Paripurna DPRD Kab. Bandung, Kamis 18 November 2021.
Untuk Bojongnangka yang merupakan Tempat Pembuangan Ahir (TPA) sampah, lanjut dia, kewenangannya ada di provinsi. Jadi sementara ini untuk pembuangan sampah dilakukan di Sarimurti Kabupaten Bandung Barat. Karena Bojongnangka diperkirakan akan dibuka kembali pada tahun 2024 nanti.
Di saat yang sama, Ketua Pansus VIII DPRD Kab. Bandung, H. Dasep Kurnia, menegaskan, kalau Raperda tentang Pengelolaan Sampah harus bisa direalisasikan. Jangan lagi ada Perda-Perda lainnya yang isinya bagus tapi implementasinya tidak ada.
“Saya akan terus mengawal Raperda ini sampai bisa berhasil di masing-masing daerah,” tegas Dasep. ***
