Sukabumi, BEDAnews.com
Pemerintah Kota Sukabumi, sudah menjalin kerjasama dengan Kejaksaan Negeri Sukabumi, tentang Penanganan Masalah dan Perkara Hukum, Bidang Hukum Perdata dan TUN (Tata Usaha Negara). Kerjasama tersebut, ditandai dengan Penandatangan MoU (Memorandum of Understanding) atau Nota Kesepahaman Kerja Sama, oleh Walikota Sukabumi, H. Mohamad Muraz, S.H., M.M. dan Kepala Kejaksaan Negeri Sukabumi, Raja Ulung Padang, S.H., M.H., tepatnya pada tanggal 18 November 2016, di Ruangan Utama Kantor Walikota Sukabumi, disaksikan oleh Wakil Walikota Sukabumi, H. Achmad Fahmi, S.Ag., M.M.Pd., unsur Forkopimda (Forum Koordinasi Pimpinan Daerah), para Asisten Daerah dan Staf Ahli Walikota Sukabumi, para Kepala OPD (Organisasi Perangkat Daerah) dan instansi terkait, serta para tamu undangan lainnya.
Usai melakukan Penandatangan MoU tersebut, Walikota Sukabumi menjelaskan, dijalinnya kerjasama tersebut, sebagai salah satu upaya untuk membangun kesepahaman, antara Pemerintah Kota Sukabumi dengan Kejaksaan Negeri Sukabumi, untuk bersama-sama menangani masalah dan perkara Hukum Perdata dan TUN, khususnya yang dihadapi oleh Pemerintah Kota Sukabumi, sebagai akibat penyelenggaraan pemerintahan.
“Dengan sudah dijalinnya kerjasama tersebut, apabila ada kasus Hukum Perdata dan TUN di lingkungan Pemerintah Kota Sukabumi, atau Pemerintah Kota Sukabumi digugat, Pemerintah Kota Sukabumi dapat menggunakan Jaksa yang berfungsi sebagai Pengacara Negara,” jelasnya.
Walikota Sukabumi mengatakan, yang melatar belakangi dilaksanakannya kerjasama tersebut, karena Pemerintah Kota Sukabumi sebagai penyelenggara pemerintah di daerah, serta dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya, dapat bertindak dalam Bidang Hukum Perdata dan TUN, yang terdiri dari Pemberian Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum dan Tindakan Hukum lain, khususnya dalam menangani masalah dan perkara Hukum Perdata dan TUN, yang dihadapi oleh Pemerintah Kota Sukabumi.
“Diharapkannya, dengan telah dijalinnya kerjasama tersebut, Pemerintah Kota Sukabumi dan Kejaksaan Negeri Sukabumi, dapat bersama-sama menangani berbagai masalah dan perkara Hukum Perdata dan TUN dengan baik dan optimal, khususnya yang dihadapi oleh Pemerintah Kota Sukabumi,” imbuh Walikota.
Dalam pada itu, Kepala Kejaksaan Negeri Sukabumi, Raja Ulung Padang, SH, MH menjelaskan, Kejaksaan Negeri Sukabumi siap memberi bantuan hukum serta penanganan perkara kasus Hukum Perdata dan TUN, berdasarkan SKK (Surat Kuasa Khusus) yang diberikan oleh Pemerintah Kota Sukabumi kepada Kejaksaan Negeri Sukabumi, baik pada saat menggugat atau menjadi tergugat, dengan menggunakan Jaksa Pengacara Negara, yang posisinya bisa sebagai penggugat atau sebagai tergugat. (M. Yunus)
