Di alam demokrasi kapitalis, menjadi seorang pengayom masyarakat tidaklah mudah, karena kebijakan-kebijakan yang digulirkan menghasilkan kesusahan bagi rakyat. Contoh: kebijakan terkait pajak, iuran BPJS, upah pekerja dan masih banyak lagi. Mereka seakan sulit mengambil keputusan, karena terkadang keputusan yang dirasa baik ternyata pada kenyataannya sangat menyengsarakan rakyat.
Seorang penguasa tidak memiliki kewenangan penuh, sebab tidak boleh melupakan para pemilik modal yang telah mendukungnya, sebagai pengendali perekonomian yang dalam hal ini dikuasai oleh pihak swasta. Para kapitalis harus mendapatkan keuntungan serta terjaminnya berbagai kepentingan. Pemerintah pun tidak bisa berbuat banyak selain hanya mendudukkan diri sebagai pengawas dan regulator belaka. Ungkapan “penyediaan lapangan kerja adalah tanggung jawab pengusaha” mempertegasnya.
