Jakarta, BEDAnews.com
Menteri ESDM Sudirman Said, Rabu 30 September 2015 dalam mengumumkan bahwa harga BBM periode Oktober-Desember 2015 tetap sama seperti sebelumnya, tidak ada penurunan. Bahkan juga menetapkan periodisasi evaluasi harga BBM dilakukan tiap tiga bulan sekali. Namun esoknya, tepatnya Kamis 1 Oktober 2015, Presiden Jokowi meminta kepada Menteri ESDM dan Pertamina untuk mengkaji kemungkinan adanya penurunan harga BBM. Presiden Jokowi berencana memasukkan penurunan BBM sebagai salah satu paket ekonomi Jilid III.
Sekretaris Jenderal Himpunan Masyarakat Untuk Kemanusiaan dan Keadilan (Humanika) Syaroni, melalui siaran persnya kepada wartawan, Sabtu (3/10/2015) mengatakan bahwa, permasalahannya adalah melihat begitu dekatnya kedua momentum di atas, menimbulkan pertanyaan apakah sebelumnya Menteri ESDM tidak melapor ke Presiden dulu? Atau Presiden Jokowi sengaja ingin memanfaatkan momentum untuk meraih simpati rakyat?
Menurut Syaroni, kontradiksi kedua peristiwa di atas bisa menimbulkan kebingungan di masyarakat. Seakan tidak ada koordinasi antara presiden dengan menterinya. Kuat sekali kesan bahwa Menteri ESDM tidak melapor kepada Presiden. Dan Presiden seolah-olah baru tahu setelah adanya pengumuman sehari sebelumnya. Bila yang terjadi demikian, maka tidak berlebihan bila dikatakan manajemen pengelolaan BBM sangat amburadul.
Sikap presiden juga patut dipertanyakan. Selama berbulan-bulan presiden telah membiarkan para menterinya mengumumkan harga BBM. Publik menduga pengumuman menteri sudah sepengatahuan presiden. Dan selama ini juga presiden diam saja, meskipun harga minyak dunia terus menurun. Presiden tak bergeming meskipun keberatan rakyat terus meluas.
Untuk itu, hendaknya pengelolaan BBM dikembalikan kepada konstitusi yaitu dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, bukan untuk menguntungkan korporasi atau untuk pencitraan. Dan presiden dan para menterinya diharapkan memperkuat koordinasi agar tidak menimbulkan kegaduhan. (MR)
