Bandung BEDAnews.com
Adanya celah antara yang terlalu panjang antara petani sebagai produsen dan pedagang sebagai distributior di pasaran menjadi salah satu penyebab tingginya harga yang harus ditebus masyarakat untuk memperoleh produk barang yang dibutuhkan.
Untuk mengatasi beban masyarakat yang tinggi akibat tatakelola niaga yang buruk ini pemerintah harus memperbaiki tata kelola niaga ini dengan fokus pada pengurangan mata rantai perdagangan.
Demikian dikatakan Anggota Komisi II DPRD Provinsi Jawa Barat yang membidangi masalah perekonomian. Ir H. Abdul Hadi Wijaya, M.Sc kepada wartawan di Bandung.
“Pemerintah harus melakukan terobosan dalam memotong mata rantai distribusi, harus ada inovasi yangh siginifikan dalam memotong mata rantai perdagangan.”Kata Fungsionaris PKS Jabar ini.
Negara harus bertanggungjawab menciptakan kondisi perekonomian yang benar-benar menjamin warganya dari rasa takut dan rasa lapar.
Salah satu cara untuk mengantisipasi dari jalur distribusi yang panjang, yang berakibat tingginya harga barang pokok, pemerintah harus menggelar operasi pasar murah.
Diungkapkan Abdul Hadi, Pemprov jabar melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jabar menganggarkan Rp 15 miliar untuk operasi pasar murah.
Diungkapkannya pula ada 4 hal yang harus diperhatikan dalam menggelar OPM.
Pertama, kupon yang dibagikan harus tepat sasaran. Kedua, jangan ada jual beli produk OPM kepada pedagang yang ingin mendapat pasokan barang murah. Ketiga, jangan sampai OPM dijadikan media pencitraan, terutama untuk kota dan kabupaten yang akan melangsungkan pilkada. Terakhir, logo Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan harus terpampang dengan jelas," harapnya@













