• DISCLAIMER
  • PEDOMAN MEDIA CYBER
  • TENTANG KAMI
  • REDAKSI
  • Contact Us
Kamis, November 19, 2026
  • Login
Bedanews
Advertisement
  • TNI-POLRI
  • Headline
  • Ragam
  • News
  • Politik
  • Edukasi
  • Hukum
  • Ekonomi
  • Karya
  • Profil
No Result
View All Result
  • TNI-POLRI
  • Headline
  • Ragam
  • News
  • Politik
  • Edukasi
  • Hukum
  • Ekonomi
  • Karya
  • Profil
No Result
View All Result
Bedanews
No Result
View All Result

Home ยป Pemerintah Harus Potong Rantai Distribusi Niaga

Pemerintah Harus Potong Rantai Distribusi Niaga

Asep Budi by Asep Budi
16 Juni 2016
in Tak Berkategori
0
0
SHARES
1
VIEWS
Share on FacebookShare on Twitter

 Bandung BEDAnews.com

Adanya celah antara yang terlalu panjang antara  petani sebagai  produsen dan pedagang sebagai distributior di pasaran menjadi salah satu penyebab tingginya harga yang harus ditebus masyarakat untuk memperoleh produk barang yang dibutuhkan.

Untuk mengatasi beban masyarakat yang tinggi akibat tatakelola niaga yang buruk ini pemerintah harus memperbaiki tata kelola niaga ini dengan fokus pada pengurangan mata rantai perdagangan.

Demikian dikatakan Anggota Komisi II DPRD Provinsi Jawa Barat yang membidangi masalah perekonomian. Ir H. Abdul Hadi Wijaya, M.Sc  kepada wartawan di Bandung.

BeritaTerkait

Dandim Tulungagung Hadiri Tradisi Bersih Nagari, Meriahkan Hari Jadi Ke-821 Kabupaten Tulungagung

18 November 2026

Muslim Arbi: Ada Dugaan Oligarki Lakukan Serangan Hitam Secara TSM terhadap Dasco di Medsos

18 November 2026

“Pemerintah harus melakukan terobosan dalam memotong mata rantai distribusi, harus ada inovasi yangh siginifikan dalam memotong mata rantai perdagangan.”Kata Fungsionaris PKS Jabar ini.

Negara  harus bertanggungjawab menciptakan kondisi perekonomian yang benar-benar menjamin warganya dari rasa takut dan rasa lapar.

Salah satu cara untuk mengantisipasi dari jalur distribusi yang panjang, yang berakibat tingginya harga barang pokok, pemerintah harus menggelar operasi pasar murah.

Diungkapkan Abdul Hadi, Pemprov jabar melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jabar menganggarkan Rp 15 miliar untuk operasi pasar murah.

Diungkapkannya pula ada 4 hal yang harus diperhatikan dalam menggelar OPM.

Pertama, kupon yang dibagikan harus tepat sasaran. Kedua, jangan ada jual beli produk OPM kepada pedagang yang ingin mendapat pasokan barang murah. Ketiga, jangan sampai OPM dijadikan media pencitraan, terutama untuk kota dan kabupaten yang akan melangsungkan pilkada. Terakhir, logo Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan harus terpampang dengan jelas," harapnya@

 

Previous Post

Pemerintah Harus Bertindak Kongkrit Atasi Mahalnya Daging Sapi

Next Post

Dedi Hasan : Zakat Solusi Ampuh Atasi Kemiskinan

Related Posts

TNI-POLRI

Dandim Tulungagung Hadiri Tradisi Bersih Nagari, Meriahkan Hari Jadi Ke-821 Kabupaten Tulungagung

18 November 2026
Ragam

Muslim Arbi: Ada Dugaan Oligarki Lakukan Serangan Hitam Secara TSM terhadap Dasco di Medsos

18 November 2026
TNI-POLRI

Polres Demak Bekali 60 Personel Pemahaman KUHP-KUHAP Baru hingga Praperadilan

18 November 2026
Ragam

Bersama Ribuan Masyarakat Sumut, Bunda Yin Deklarasikan Dukungan Jaga Prabowo

18 November 2026
Ragam

Di Panggung Internasional Seoul, Kepala BKN Perkenalkan Konsep Reformasi ASN Indonesia yang Lebih Humanis dan Digital

18 November 2026
TNI-POLRI

Serunya Outing Class Anak KB Az-Zahro di Makodim 0806/Trenggalek

18 November 2026
Next Post

Dedi Hasan : Zakat Solusi Ampuh Atasi Kemiskinan

Please login to join discussion

JDIH DPRD Kota Cimahi

LPKL

BEDA Itu pilihan

SERIKAT MEDIA SIBER INDONESIA

MFC - Bedanews.com ยฉ 2021

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In
No Result
View All Result

MFC - Bedanews.com ยฉ 2021