Kalau wacana ini dipaksakan dengan menempuh berbagai cara yang bernuansa rekayasa seakan-akan konstitusional, maka tetap dianggap sebagai pemberontakan terhadap konstitusi.
Katakan ditempuh mengamendemen pasal 7 dan 22 UUD 1945, tetapi dianggap melanggar konstitusi karena sarat kepentingan para elite tertentu.
Apalagi sudah diketahui masyarakat bahwa, wacana dan usulan memundurkan Pemilu 2024 atas permintaan seseorang yang ada dalam lingkaran kekuasaan.
Kalau benar berita tersebut, makin nyata dan terang benderang bahwa wacana tersebut tidak lain hanya untuk kepentingan pribadi dan oligarki.
Bagaimana mereka tetap aman sebagai Menteri atau pejabat negara dengan memperoleh fasilitas dan kenikmatan dunia tanpa berfikir, bagaimana nasib rakyat dan akibat terburuk atas tindakan gegabah tersebut.
