Terkait hal tersebut, dalam lingkup kebijakan nasional mengenai pengelolaan sampah, seluruh kebijakan dan program harus merujuk serta berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam kerangka regulasi tersebut, pemerintah pusat terus berupaya mencari solusi untuk mengubah sampah menjadi sumber energi.
Sebagai wujud dari upaya tersebut, pada tanggal 8 Januari 2016, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional.
Demi mempercepat pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN), Presiden Joko Widodo mengubah Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 3 Tahun 2016 dengan menerbitkan Perpres Nomor 58 Tahun 2017 tentang Perubahan Pertama atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016.
