Dengan demikian, alasan yang dikemukakan oleh Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono, terkait pembatalan atau penghentian Proyek Intermediate Treatment Facility (ITF) Sunter Jakarta dengan dalih ketidakmampuan membayar biaya pengelolaan sampah atau tipping fee kepada mitra swasta tidak dapat dibenarkan.
Dengan adanya berbagai bentuk dukungan dari pemerintah pusat, baik berupa subsidi tipping fee maupun jaminan pembelian tenaga listrik oleh PLN, tidak terdapat dasar yang kuat untuk membatalkan atau menghentikan proyek tersebut. Sebaliknya, langkah pembatalan itu justru berpotensi mengabaikan komitmen pemerintah pusat dalam mewujudkan sistem pengelolaan sampah yang ramah lingkungan dan berkelanjutan sebagaimana diamanatkan dalam kebijakan nasional serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
