Selanjutnya, Pasal 15 ayat (1) menjelaskan penggunaan dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk memberikan bantuan biaya layanan pengolahan sampah kepada pemerintah daerah, dengan jumlah bantuan paling tinggi Rp 500.000 per ton sampah, sesuai dengan ayat (2). Pada ayat (3) menjelaskan alokasi anggaran untuk bantuan ini diusulkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan kepada Menteri Keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Selain subsidi tipping fee, pemerintah pusat juga memberikan jaminan pembelian tenaga listrik. Dalam Bab V Pembelian Tenaga Listrik pada Pasal 10 ayat (2) Pepres 35 Tahun 2018, dijelaskan bahwa Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral menugaskan PT. PLN (Persero) untuk membeli tenaga listrik dari Pengembang PLTSa berdasarkan usulan gubernur atau wali kota.
