Bandung, BEDAnews
Rapat paripurna DPRD Provinsi Jawa Barat yang membahas masalah laporan keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Gubernur Jawa Barat TA 2012 dan Akhir Masa Jabatan (AMJ) 2008-2013, menilai pembangunan Provinsi Jawa Barat selama 2008-2013 belum mencapai hasil maksimal sebagaimana yang dicanangkan dalam visi Jawa Barat.
Panitia Khusus (Pansus) LKPJ DPRD Jabar dalam laporan yang dibacakan anggotanya Yod Mintaraga, berkesimpulan berdasarkan penelaahan yang mendalam terhadap seluruh parameter dan kondisi riil masyarakat Jawa Barat, pembangunan Provinsi Jawa Barat selama 2008-2013 belum mencapai hasil maksimal sebagaimana yang dicanangkan.
Dari beberapa indicator yang ada, masih terdapat kesenjangan yang cukup tinggi antara angka yang dicapai dengan angka yang ditargetkan. Tingginya laju pertumbuhan ekonomi (LPE) Jabar sebesar 6,41 persen menurut Pansus pengaruhnya belum signifikan terhadap penurunan angka kemiskinan dan pengangguran yang mencapai 10,5 persen dan 9,85 persen. Padahal cukup banyak program yang digulirkan untuk menurunkan angka kemiskinan dan pengangguran, bahkan meskipun angka pencapaian IPM dari tahun ke tahun ada peningkatan, tetapi secara kumulatif pencapaian IPM belum tercapai sesuai dengan RPJMD.
Dalam, hal tertentu Pansus juga memberikan apresiasi terhadap laju pertumbuhan investasi yang capaian rata-ratanya melebihi target dan apresiasi terhadap berbagai keberhasilan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan penghargaan yang diterima selama masa jabatan 2008-201
Sementara hasil dari temuan dan pembahasan atas kinerja Gubernur Pansus LKPJ sendiri hanya menghasilkan melalui Keputusan DPRD Provinsi Jawa Barat Nom20.04/Kep.DPRD-7/2013 dengan memberikan catatan strategis terhadap pencapaian 5 misi Pemerintah Jawa Barat.
Pembahasan LKPJ Gubernur Jawa Barat Tahun 2013 merupakan pembahasan yang bersifat komprehensif, tidak hanya membahas LKPJ akhir tahun anggaran 2012, namun juga disatukan dengan pembahasan LKPJ Gubernur akhir masa jabatan, dengan parameter yang digunakan tidak hanya RKPD 2012 tetapi juga RPJMD 2008-2013 serta catatan strategis berupa rekomendasi LKPJ 2009, 2010 dan 2011.
Salah satu catatan strategis dalam rekomendasi tersebut terkait dengan pendidikan yang meskipun sudah digulirkan program pendidikan gratis mulai tingkat SD sampai SLTP, bahkan juga direncanakan pendidikan gratis di tingkat SLTA, namun program pendidikan tersebut tidak maksimal memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mendapatkan kayanan pendidikan, khususnya di kalangan masyarakat tidak mampu.
Penyerapan tenaga kerja juga dilihat belum berkorelasi dengan investasi skala besar di Jabar karena sebagian besar investasi ini bersifat padat modal dan bukan padat karya. Investasi masih berkutat pada manufaktur belum bergerak ke sektor primer.
Terkait masalah peningkatan ketersediaan dan kualitas infrastruktur wilayah, DPRD Jabar memberikan catatan diantaranya dalam rangka menunjang program ketahanan pangan nasional, infrastruktur pengairan di Jabar merupakan andalan utama dalam sistem cocok tanam dan merupakan faktor yang kondisinya harus tetap baik. Namun kenyatannya, di lapangan masih jauh dari harapan baik karena umur konstruksi bangunannya sudah cukup tua maupun rusak karena bencana alam.
Dalam hal peningkatan daya dukung dan daya tampung lingkungan untuk pembangunan yang berkelanjutan, DPRD memberikan catatan perlunya mempersiapkan pedoman penyusunan perencanaan strategis provinsi dan perlunya pemanfaatan ruang di PKN Jawa Barat dalam rangka meningkatkan RTRW provinsi yang strategis dengan RTRW Kab/Kota.
Sementara itu, DPRD Jabar juga mencatat masih lemahnya koordinasi dan komunikasi yang dilakukan antara pemerintah provinsi, Kab/Kota dan pemerinatah desa serta masih rendahnya pemahaman aparatur mengenai kebijakan transparasi, partisipasi dan akuntabilitas serta belum baiknya sosialisasi kebijakan dimaksud ayang kemudian menjadi kendala.
Pansus LKPJ dan AMJ Gubernur Jawa Barat dipimpin oleh Ketua Awing Asmawi, Wakil Ketua Ali Hasan dan Memo Hermawan dan beranggotakan 32 orang anggota berharap dengan terpilihnya kembali Ahmad Heryawan sebagai Gubernur Periode 2013-2018, diharapkan target yang belum dicapai dapat diselesaikan lebih baik lagi.
Pada Rapat Paripurna Istimewa setelah Laporan Pansus, diserahkan Rekomendasi Hasil Pembahasan LPKJ dan AMJ Gubernur oleh Ketua DPRD, Irfan Suryanagara kepada Gubernur Ahmad Heryawan disaksikan Wakil Ketua dan Anggota DPRD serta seluruh undangan yang hadir pada rapat paripurna. (hermanto)
