“Wacana Amandemen UU Paten tanpa pelibatan dari masyarakat sipil ini semakin memperkeruh krisis demokrasi. Berbagai UU dibahas secara kilat tanpa melibatkan partisipasi publik dan secara substansi justru berpihak kepada para pemilik modal. Beberapa UU tersebut bahkan sudah diputus inkonstitusional oleh MK. Karenanya, kami mendesak agar pembahasan RUU Paten ini dilakukan secara transparan dan memberikan ruang bagi partisipasi publik yang bermakna,” ujar Rahmat Maulana Sidik.
Selain itu, terdapat kekhawatiran bahwa RUU Paten ditujukan untuk mengakomodir kepentingan liberalisasi perdagangan. Indonesia, sebagai negara yang tergabung di dalam Organisasi Perdagangan Dunia, atau WTO, terikat dalam standar aturan mengenai Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang diatur dalam Perjanjian TRIPS. Saat ini, Pemerintah Indonesia sedang banyak mendorong perjanjian perdagangan bebas di tingkat bilateral ataupun regional yang mendorong standar perlindungan HKI yang lebih ketat.
