“RUU Paten ini akan berdampak pada akses ke obat di Indonesia. Terlebih jika secara substansi RUU tersebut tidak berpihak pada kepentingan pasien, tetapi justru kepada perusahaan farmasi sebagai pemilik paten. Lebih jauh, hal ini akan berdampak pada beban ekonomi masyarakat sekaligus negara yang harus menanggung mahalnya harga obat di sistem JKN. Karenanya, masyarakat sipil menyampaikan keprihatinan sekaligus kekhawatiran sebab pembahasan RUU Paten ini sedari sejak awal dilakukan secara tertutup dan tidak melibatkan masyarakat sipil. Bahkan sejauh ini belum ada draf yang dibuka ke publik,” ujar Aditya Wardhana.
Pembahasan yang dilakukan secara tertutup ini menjadi perhatian dari OMS, terlebih dalam beberapa tahun belakangan telah terjadi krisis demokrasi yang mana beragam UU disusun dengan cara yang tidak transparan dan minim partisipasi, salah satunya adalah UU No. 6 Tahun 2023, atau UU Cipta Kerja. Direktur Eksekutif Indonesia for Global Justice (IGJ), Rahmat Maulana Sidik, menyampaikan bahwa salah satu isi dari UU Cipta Kerja adalah merevisi pasal penting dari UU Paten, yakni Pasal 20 mengenai prinsip local working.
