• DISCLAIMER
  • PEDOMAN MEDIA CYBER
  • TENTANG KAMI
  • REDAKSI
  • Contact Us
Senin, September 21, 2026
  • Login
Bedanews
Advertisement
  • TNI-POLRI
  • Headline
  • Ragam
  • News
  • Politik
  • Edukasi
  • Hukum
  • Ekonomi
  • Karya
  • Profil
No Result
View All Result
  • TNI-POLRI
  • Headline
  • Ragam
  • News
  • Politik
  • Edukasi
  • Hukum
  • Ekonomi
  • Karya
  • Profil
No Result
View All Result
Bedanews
No Result
View All Result

Home ยป Pembahasan APBD Jabar 2014 Sangat Terlambat

Pembahasan APBD Jabar 2014 Sangat Terlambat

Asep Budi by Asep Budi
12 November 2013
in Tak Berkategori
0
0
SHARES
1
VIEWS
Share on FacebookShare on Twitter

Bandung, BEDAnews

Pemprov Jabar belum menyerahkan draft kebijakan umum anggaran dan plafond prioritas anggaran sementara (KUA PPAS) APBD TA 2014 kepada DPRD Jabar padahal berdasarkan permendagri KUA PPAS itu harus diserahkan kepada DPRD untuk dibahas pada minggu ke 2 bulan Juni dan mendapat kesepakatan DPRD selambat-lambatnya pada akhir bulan Juli.

“Kalau melihat kenyataan itu sudah sangat dipastikan pembahasan APBD Murni TA 2014 untuk Jawa Barat sudah sangat terlambat,” demikian dinyatakan Selly A Gantina anggota Badan Anggaran DPRD Jabar dan Ketua Komisi B DPRD Jabar saat ditemui BEDAnews.com di ruang kerja Komisi B. Jl. Diponegoro Bandung, Kamis (7/11).

Dalam permendagri sudah jelas dikatakan KUA PPAS diserahkan selambat-lambatnya pada minggu ke 2 bulan Juni dan kesepakatan dengan DPRD selambat-lambatnya pada akhir bulan Juli, artinya DPRD diberi ranah waktu 1,5 bulan untuk membahas KUA PPAS.

Dalam permendagri sudah jelas pula disebutkan APBD selambat-lambatnya sudah disahkan 1 bulan sebelum tahun anggaran berakhir. Itu artinya APBD harus sudah selesai pada akhir November.

Sekarang KUA PPASnya saja belum diserahkan kepada DPRD, belum lagi pembahasan raperda APBD dari Gubernur oleh DPRD tahapannya sangat banyak. Dari pembahasan komisi, kemudian fraksi, paripurna pandangan fraksi, jawaban Gubernur, baru dibahas oleh pansus, kalau dimaksimalkan butuh waktu sampai 3 sampai 1 bulan.

Kami sangat menyayangkan kenapa terjadi keterlambatan padahal kalau sudah WTP harusnya system yang dibangun sudah terencana dengan matang, mau kondisi apapun harusnya ini tidak terhambat, apa karena proses pilgub kemarin jadi molor waktu, seharusnya ini tidak terjadi.

Dilihat dari aspek kinerja pemerintah proses politik apapun yang terjadi di suatu daerah tidak boleh menghambat proses pembangunan termasuk DPRD meskipun tahun 2014 masuk dalam tahapan proses politik dengan adanya pileg tetapi tugas dan fungsi DPRD yang mungkin sebagian terpilih lagi jadi caleg tetap kewajiban mereka sebagai anggota DPRD harus diselesaikan sampai akhir jabatan. (hermanto)

 

BeritaTerkait

Panglima TNI Resmi Tutup Lomba Tembak Piala Panglima TNI 2026

20 September 2026

Sambut HUT TNI ke-81, Kodim 1710/Mimika Gelar Bakti Kesehatan

20 September 2026
Previous Post

Polres Tasikmalaya Kota Gelar Workshop Lakalantas

Next Post

DPRD Jabar Dukung Tasikmalaya Selatan Jadi DOB

Related Posts

TNI-POLRI

Panglima TNI Resmi Tutup Lomba Tembak Piala Panglima TNI 2026

20 September 2026
TNI-POLRI

Sambut HUT TNI ke-81, Kodim 1710/Mimika Gelar Bakti Kesehatan

20 September 2026
TNI-POLRI

Kodim 1710/Mimika Rampungkan Jembatan Beton di Kelurahan Pasar Sentral

20 September 2026
TNI-POLRI

TNI Raih Empat Rekor MURI Melalui Berbagai Kegiatan Bersama Masyarakat

20 September 2026
TNI-POLRI

TNI Bagikan 22.000 Porsi Makanan Gratis Untuk Masyarakat pada TNI Fair 2026 Di Monas

20 September 2026
TNI-POLRI

Panglima TNI Pantau Bakti Kesehatan TNI Serentak Diseluruh Indonesia

20 September 2026
Next Post

DPRD Jabar Dukung Tasikmalaya Selatan Jadi DOB

Please login to join discussion

JDIH DPRD Kota Cimahi

LPKL

BEDA Itu pilihan

SERIKAT MEDIA SIBER INDONESIA

MFC - Bedanews.com ยฉ 2021

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In
No Result
View All Result

MFC - Bedanews.com ยฉ 2021