Ciamis,BEDAnews
Pasca dua murid kelas IX D out merasa mendapat teror melalui phonselnya dianggap mengganggu konsentrasi dari seabreg kesibukan beraktifitas sebagai Kepala Sekolah, Kepsek SMPN 3 Lakbok, Drs Satimin, M.Pd siapkan pengacara dari LBH.
Seperti dikatakan Satimin didampingi para guru selasa (24/1/2017) kepada Kasie Investigasi Khusus Badan Pusat Reklasseering Republik Indonesia, Hardedy Suharto dan para Awak Media di SMPN 3 Lakbok saat Hardedy mengkonvirmasi 2 murid dikeluarkan sekolah dan tidak dapat mengikuti Ujian Nasional, ujarnya ada keresahan bermula dari datangnya orang yang katanya dibayar Rp 200 ribu yang menginginkan anak tersebut bisa bersekolah lagi hingga bisa mengikuti UN, “Saya sebagai kepsek dengan tugas mengajar, memanajerial sekolah, mengarahkan bagian Tata Usaha karena kami tidak punya TU, dan lainnya kerap mendapatkan teror ke HP saya, menghubungi LBH” kata Kepsek.
Lalu menyebutkan singanu (dari Lembaga Bantuan Hukum. Red) mengatakan kalau ada yang mendatangi dan berurusan biar berhadapan dengan saya, saat dikonvirmasi BEDAnews.com kenapa pula ada murid keluar sekalah dan Bapak Kepsek harus didampingi LBH, apa ada dugaan tindak pidana, “Kami anggota PGRI, PGRI punya LBH maka kami berkomunikasi dengannya memanfaatkan LBH” jawab Satimin.
Lebih lanjut satimin menjelaskan kronologis tidak bisanya 2 murid mengikuti UN yang katanya akan diselenggarakan berbasis komputer tahun ini, “Kepala Dinas melalui MKKS, Kesekertariatan mengintruksikan bahwa disekolah harus ada aturan, murid pada tahun ajaran baru menandatangani surat pernyataan kesiapan melaksanakan aturan yang berlaku di sekolah” ujarnya melanjutkan, AH dan YP naik bersyarat agar bisa menuntaskan di kelas IX D dengan penjajagan agar bisa memperbaiki sikap perilakunya, menyelesaikan tugas bidang sambil diawasi dan dibimbing termasuk kehadirannya, “Juli – November anak ini 52 kali abseint dari rumah berangkat sekolah malah sekolahnya di kebun, anak ini nakal melebihi batas; bolos sekolah, kelakuan merokok, mabuk, sesekali perilaku pelecehan sexual menjambak buah dada murid perempuan hingga korban menangis dan mengadu”.
Selain tidak mengikuti UAS seperti dikatakan wali kelas IX D, Momon Hermawan, lantaran pula telah dicoret dari DNS (daftar usulan peserta UN) yang semula diusulkan dan diverivikasi up to date tiap bulan, 15 Noveber 2016 anak dinyatakan mundur maka Desember 2016 nama 2 anak telah didelet di dapodik tidak bisa mengikuti UN, pada kesempatan tersebut Kepsek membantah dikeluarkan tetapi anak mengundurkan diri per 15 November 2016, pun pihak sekolah sudah menempuh perosedur bahkan sianak sudah dikasih kesempatan untuk bisa mengenyam pendidikan dengan di naikan kelas, dilakukan pendekatan hingga home visit dan diarahkan untuk mengikuti Paket B yang akan difasilitasi, “ harus bersabar mengulang kelas dan tahun depan bisa mengikuti UN” celetuk salah satu Guru.
Sementara itu, Hardedy Suharto mengatakan Reklasseering peduli pendidikan, setelah mengetahui ada anak SMPN 3 Lakbok tidak dapat melanjutkan pendidikan di saat menjelang UN mencoba mencari solusi agar anak tersebut bisa menamatkan sekolah artinya bukan hanya selembar Izazah tetapi hak mengenyam pendidikan tidak putus sekolah sesuai perogram pemerintah Wajar 9 tahun, “Keterangan kepala sekolah ada benarnya anak itu nakal, kewajiban sekolah pulalah membentuk perilaku baik kepada murid bukan karena anak dianggap melampaui batas kenakalan lalu diarahkan untuk mengundurkan diri” ujar Hardedy ungkapnya, ada hal-hal janggal setelah mendengar keterangan orang tua siswa bahkan ketua RT dilingkungan berdomisili siswa dengan disiapkan LBH mengadvokasi kasek, lantaran sianak sepertinya digiring menandatangani dan membuat surat pernyataan tidak akan menempuh jalur hukum. (abraham)
