Walau dalam perkembangan hubungan diskursus politik PDIP yang terbatas, akan menjadi dukungan penuh terhadap kabinet Prabowo, dengan kekuatan poltik PDIP di legislatif, andai ada kata kesepakatan Gibran disingkirkan untuk digantikan oleh sosok PDIP. Atau oleh sosok lainnya.
Sedangkan koalisi atau tidaknya PDIP dalam kabinet Prabowo akan hasilkan nihil manfaat bangsa ini umumnya, karena sistim politik hukum ternyata berkelanjutan dari model era Jokowi.
Idealnya, bagi pemerintahan Prabowo utamanya pada sektor bidang hukum, demi agar para tokoh bangsa memberikan dukungan politik terhadap kabinetnya, Prabowo mesti serius tanpa pandang bulu, melaksanakan law enforcement, tetap utamakan prinsip equality dan legality demi fungsi hukum yang tertinggi yakni keadilan (justice), sehingga manfaat (utility) hukum dirasakan oleh bangsa ini. ***
