“Tanpa literasi yang baik, masyarakat mudah terjebak dalam misinformasi, propaganda, dan polarisasi yang bisa merusak kualitas demokrasi. Karena itu, pendidikan politik berbasis teknologi harus diperluas, bukan hanya melalui sekolah formal, tetapi juga lewat komunitas, organisasi pemuda, dan lembaga masyarakat,” tuturnya.
Ia juga menekankan bahwa pemahaman mengenai media sosial dan dinamika cyber troops bukan untuk membenarkan tindakan manipulatif, tetapi untuk membentuk kesadaran kritis agar masyarakat mampu memilah informasi secara sehat.
Wakil Sekretaris Bidang Internal sekaligus Ketua Pelaksana, Vivi Sa’adiah, S.Ag., menambahkan bahwa generasi muda memiliki peranan besar dalam menciptakan ekosistem digital yang positif.
“Dengan literasi digital yang memadai, anak muda dapat menjadi motor penggerak yang melawan hoaks dan mendorong diskursus publik yang lebih berkualitas,” ujarnya.
