Sukabumi, BEDAnews.com
Rektor Institut Pertanian Bogor (IPB) melalui Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Prof. Dr. Ir. Yonny K, MS menunjuk Dr. Ir. Aceng Hidayat, MT untuk mewakili pihak IPB membuka program studi di luar domisili. Program Studi di Luar Domisili (PDD) atau Pendidikan Multikampus adalah pelaksanaan kegiatan pendidikan tinggi oleh perguruan tinggi di luar domisili perguruan tinggi sebagaimana dicantumkan dalam izin pendirian perguruan tinggi dan atau izin penyelenggaraan program studi yang ditetapkan oleh Kementerian Riset dan Pendidikan Tinggi.
Kota Sukabumi mendapatkan kesempatan pertama merasakan PDD IPB ini. “Kami berharap besar pada pendirian PDD IPB ini!,” seru Walikota Sukabumi, H. Mohamad Muraz, SH, MM saat finalisasi feasibility dengan team PDD IPB tanggal 29 Maret 2016 di Kota Sukabumi.
Ia mengatakan, PDD IPB ini bisa menjadi salah satu solusi dari lima masalah Pertanian Indonesia menurut Menteri Pertanian Amran Sulaiman yaitu ketersedian penyuluh pertanian khususnya di wilayah Sukabumi dan Provinsi Jawa Barat.
Selain memeratakan akses pendidikan tinggi berkualitas, PDD IPB diharapkan dapat meningkatkan Angka Pendidikan Kasar (APK) pendidikan tinggi Provinsi Jawa Barat. Dasar hukum yang digunakan adalah Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor : 20 tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Program Studi Di Luar Domisili Perguruan Tinggi dan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 25 tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat (RPJMD) Tahun 2013-2018.
Dr.Ir. Aceng Hidayat MT mengatakan, PDD IPB di Sukabumi adalah bukti bahwa IPB ikut “menjemput bola” dan bukan kampus menara gading. Rencananya pada tahun ini PPD IPB Sukabumi akan membuka tiga program studi sarjana (S1) dan vokasional (D3) di Sukabumi.
Untuk infrastrukturnya sedang di persiapkan oleh pemerintah daerah provinsi Jawa Barat. PPD IPB ini mendapat dukungan penuh dari Pemerintah Kota dan Kabupaten Sukabumi, Pemerintah Provinsi Jawa Barat serta Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia dalam pendanaan serta. (MYS)












