Bandung, BEDAnews,-
Meski telah melakukan kesepakatan dengan pelaku industry untuk lebih pro anak, kenyataannya masih ada perusahaan yang belum sepenuhnya memperhatikan hak-hak anak. Untuk itulah diperlukan pemetaan CRBP (hak anak children rights dan business principal) agar perusahaan menjalani 10 prinsip yang memuat hak-ahak anak untuk mendapat rasa aman kesempatan tumbuh kembang.
“Kalau dilihat dari kewajiban perusahaan, suka atau tidak, ini merupakan panggilan, perusahaan harus dapat memenuhi hak-hak anak dalam menjalankan roda bisnisnya. Hal ini sangat penting untuk menyelamatkan hak anak, dan menjadikan hak anak sebagi kata kunci,” ujar Wakil Ketua KPAI, Dr Budi Harjo Msi di sela-sela acara pembentukan SC dan pokja prinsip dunia usaha dan Children Rights and Business principal (CRBP) di Hotel Paghegar, Jalan Merdeka, Senin (15/9).
Budi menambahkan, pembentukan pokja CBRP ini diprakarsai oleh Unicef, Save the Children, and Global Impact, untuk melihat bagaimana perusahaan-perusahaan di Indonesia, khususnya di Jakarta dan Jawa Barat, dalam menjalani 10 prinsip CRBP. “Kami mengharapkan ada sinergi dan strategi untuk menyelamatkan hak-hak anak yang merupakan asset untuk masa depan yang lebih baik,” ujarnya.
Lebih lanjut Budi menjelaskan kebijakan perusahaan yang pro anak dalam dimensi tertentu diantaranya memiliki kebijakan yang pro anak, produk ramah anak memiliki program yang juga pro anak.”Saya kira masih banyak perusahaan yang sudah memiliki kesadaran yang pro anak diantaranya mengalokasikan dana untuk kegiatan CRS yang ramah anak, memiliki sarana dan prasarana yang pro anak, memberi pembelanjaran bagaimana agar anak tidak konsumtif dan memiliki semacam rambu yang harus dipatuhi,” ujarnya panjang lebar.
Sementara itu, Kepala Unit Penggalangan Dana dan Kemitraan Unicef, Anup Triwari mengungkapkan pentingnya pembentukan pokja ini karena penyelamatan hak anak merupakan prioritas untuk pembentukan masa depan bangsa. “Bukana hanya di Indonesia, penyelamatan hak anak ini juga menjadi masalah di beberapa negara berkembang,” ujar Anup. Menurut Anup, tidak hanya hak-hak anak sebagai pekerja saja yang diperhatikan (child labour), melainkan hak-hak anak sebagai konsumen (child consumer), yaitu ketika mereka menjadi pemakai produk-produk industri. Selain itu, adalah hak-hak anak sebagai anggota masyarakat (child as member of community). “Dapat dilihat juga seberapa jauh kepedulian komunitas bisnis dalam memperhatikan hak-hak anak, antara lain dalam program tanggung jawab sosial perusahaan (corporate social responsibility),” ungkapnya.
Anup menyatakan keterlibatan anak dalam dunia kerja sudah cukup memprihatinkan. “Banyak anak-anak yang bekerja di sektor-sektor yang membahayakan kesehatan mereka. Padahal, khusus untuk di Indonesia, sudah terdapat Undang-Undang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Perlindungan Anak yang memberikan perlindungan legal terhadap hak-hak anak, termasuk dari bahaya pengeksploitasian mereka sebagai tenaga kerja,” pungkas Anup. (Lanie)
