Cimahi, BEDAnews
Menyusul dikeluarkannya putusan sidang Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP) Republik Indonesia, Pasangan Imam (Amas-Ahmad Mujoko) dan Sira Sabar (ASep Tamim-Subarna) bakal calon walikota Cimahi dari pasangan independen, secara sepakat akan melakukan gugatan kepada Mahkamah Konstitusi (MK), Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), dan Pengadilan Negeri Bale Bandung.
Kuasa hukum Pasangan Imam dan Sira Sabar, Gito Abdussalam, menyebutkan, pihaknya merasa dirugikan dengan keputusan yang dikeluarkan DKPP, karena dalam persidangan, terjadi disending opinion (perbedaan pendapat) antara dua majelis dalam memutuskan perkara, karenanya kami merasa kecewa dengan keputusan DKPP,” kata Gito, saat memberikan keterangan pers, beberapa waktu lalu.
Menurutnya, pada intinya ketua Majelis Hakim diminta supaya Ketua KPU dan Ketua Panwaslu Kota Cimahi diberhentikan dan dipecat, karena tidak mengakomodir pasangan Imam dengan tidak melakukan verifikasi, pendaftaran dan penetapan pasangan balon, karena telah lalai dalam menjalankan tugas sebagai penyelenggara Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Cimahi 2012 secara cermat.
Akibat kelalaian itu para para pasangan balon menjadi dirugikan secara materil maupun moril. Sehingga akibat kerugian yang dialami oleh dua pasangan balon walikota dan wakil walikota pasangan independen tersebut, pihaknya akan melakukn gugatan perdata kepada Pengadilan Negeri Bale Bandung (PNBB).
Hal yang sama diungkapkan Bakal Calon Pasangan Sira Sabar Asep Tamim. Dia berpendapat, dengan keputusan peringatan keras yang dikeluarkan oleh DKPP, KPU dan Panwaslu Kota Cimahi dinilai apa yang dilaksanakan dalam proses Pilkada Cimahi, dinilai melanggar hukum. Upaya hukum akan dilakukan untuk mencari keadilan supaya semua pihak mematuhi aturan yang ada.
“Kami tetap akan melakukan upaya gugatan kepada tiga lembaga hukum, namun kamipun tetap akan menerima keputusan, jika memang kami kalah dalam gugatan tersebut,” ucap Asep Tamim.
Sedangkan Balon Wakil Walikota Pasangan Imam, Ahmad Mujoko mengatakan, hasil yang dputuskan DKPP memberikan keyakinan baginya bahwa apa yang dilakukan selama ini untuk melakukan upaya hukum memang terbukti telah terjadi pelanggaran kode etik oleh KPU dan Panwaslu Kota Cimahi. “Silakan semua pertanyakan kepada KPU atau Panwaslu terkait putusan ini, namun bagi kami ini sebuah keyakinan bahwa kebenaran harus ditegakkan,” papar dia.
Ketua Tim Kompas Fajar Budhi Wibowo menambahkan, perjuangan pasangan Imam dan Sira Sabar yang dimotori oleh Tim Kompas tiada lain untuk memberikan pembelajaran dan pendewasaan demokrasi dan politik kepada masyarakat untuk perbaikan sistem pada pelaksanaan Pemilukada mendatang. “Semoga dengan pembelajaran ini akan tercipta iklim demokrasi yang bersih dan adil,” imbuhnya. (Bubun)
