Selain politik uang, katanya, Bawaslu pun menemukan dugaan keterlibatan PNS dalam kampanye salah satu partai di Majalengka. Saat ini, seluruh kasus tersebut sedang diklarifikasi. “Setiap kasus memiliki batas kadaluarsa selama tujuh hari sejak dilaporkan. Waktu tersebut digunakan untuk penulusuran, kemudian dikaji di tingkat Gakumdu,” paparnya. Harminus memaparkan, jika memenuhi unsur pelanggaran, maka akan diteruskan ke kepolisian dengan jatah waktu maksimal 14 hari. Pelaku akan dijerat dengan UU nomor 8 tahun 2012 tentang Pemilu. “Sanksi yang diberikan beragam mulai dari satu tahun penjara dan denda Rp 12 juta,” ucapnya. (Lanie)
Page 3 of 3
