• DISCLAIMER
  • PEDOMAN MEDIA CYBER
  • TENTANG KAMI
  • REDAKSI
  • Contact Us
Minggu, November 22, 2026
  • Login
Bedanews
Advertisement
  • TNI-POLRI
  • Headline
  • Ragam
  • News
  • Politik
  • Edukasi
  • Hukum
  • Ekonomi
  • Karya
  • Profil
No Result
View All Result
  • TNI-POLRI
  • Headline
  • Ragam
  • News
  • Politik
  • Edukasi
  • Hukum
  • Ekonomi
  • Karya
  • Profil
No Result
View All Result
Bedanews
No Result
View All Result

Home ยป Pakar Sarankan lima Instrumen untuk Selamatkan KBU

Pakar Sarankan lima Instrumen untuk Selamatkan KBU

Asep Budi by Asep Budi
12 Februari 2016
in Tak Berkategori
0
0
SHARES
1
VIEWS
Share on FacebookShare on Twitter

Bandung BEDAnews.com

 Panitya Khusus I DPRD provinsi Jawa Barat yang tengah mengarap  perubahan perda no 1 tahun 2008  tentang Kawasan Bandung Utara mendapat masukan  dari pakar hukum tata negara tentang adanya lima instrumen  yang harus digerakkan secara bersama-sama untuk pengendalian pemanfaatan ruang Kawasan Bandung Utara (KBU).

Sebagaimana disarankan Profesor Dr. Asep Warlan Yusuf, SH, MH Pakar Hukum Tata Negara dari Unpar Bandung yang menjadi nara sumber pansus I untuk mejadi masukan dalam Pembahasan Raperda Perubahan Perda yang berkaitan dengan  Pengendalian dan Pemanfaatan Ruang KBU di Ruang Banmus DPRD Jawa Barat, Jalan Diponegoro, Bandung,

Lima Instrumen tersebut menyangkut pertama ketentuan zonasi. Harus dipastikan bahwa daerah itu punya peraturan zonasi yang terdapat dalam RDTR  (rencana detail tata ruang) atau terintegrasi dengan RDTR

Kedua, pengawasan dan pembinaan. Bentuk forum atau kelembagaan yang bisa mengawasi bagaimana pemanfaatan ruang di KBU.

Ketiga masalah  perijinan. Perijinan itu diformulasikan bagaimana hubungannya ijin kabupaten/kota dengan rekomendasi provinsi atau nasional. Siapa yang harus bertangung jawab. Perijinan baik berupa rekomendasi maupun ijin dari bupati/walikota harus punya daya ikat.

Keempat,  insentif dan disentif. Ini yang belum dijalankan. Tata ruang menyatakan  memang kita bisa mendayagunakan, tapi  operasionalnya, belum pernah diatur agak lengkap tentang insentif dan disentif.

Instrumen  kelima adalah penegakkan hukum, termasuk penertiban dan sanksi.

Asep Warlan mengingatkan pansus tidak hanya memperhatikan  instrument perijinan dan  pengawasan saja, tapi juga di instrument insentif dan disentifnya. @h

BeritaTerkait

Panglima TNI Ikuti Fun Shooting di Bumi Marinir Cilandak

21 November 2026

Panglima TNI Saksikan Demonstrasi Drone dan Remote Control Weapon System di Bumi Marinir Cilandak

21 November 2026
Previous Post

Kelurahan dan Kecamatan Raih Penghargaan PIPPK

Next Post

Raperda Nelayan Jabar Beda Objek Dengan RUU Nelayan

Related Posts

TNI-POLRI

Panglima TNI Ikuti Fun Shooting di Bumi Marinir Cilandak

21 November 2026
TNI-POLRI

Panglima TNI Saksikan Demonstrasi Drone dan Remote Control Weapon System di Bumi Marinir Cilandak

21 November 2026
Ragam

Sorotan Dinda Ghania, Daniel Mutaqin Ingatkan Warganet Bijak Mengkritik

21 November 2026
TNI-POLRI

โ€ŽSinergi Kamtibmas Kapolsek Pagelaran, Berikan Edukasi Jelang Shalat Jum’at di DKM AL-Istikomah

21 November 2026
Hukum

Ada Gugatan Merek EXCELLTEL, HH Selaku Pendaftar Pertama: Silahkan PN Jakarta Selatan Memeriksa

21 November 2026
Ekonomi

UMP Jabar 2027 Naik Rp.682.399 Jadi Rp3 Jutaan

21 November 2026
Next Post

Raperda Nelayan Jabar Beda Objek Dengan RUU Nelayan

Please login to join discussion

JDIH DPRD Kota Cimahi

LPKL

BEDA Itu pilihan

SERIKAT MEDIA SIBER INDONESIA

MFC - Bedanews.com ยฉ 2021

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In
No Result
View All Result

MFC - Bedanews.com ยฉ 2021