Berdasarkan teori dan ilmu perundang-undangan, dosen ilmu perundang-undangan Universitas Brawijaya, Malang, Dr. Aan Eko Widiarto, S.H., M.Hum juga menyimpulkan bahwa Judicial Review tidak bisa dilakukan terhadap AD/ART Partai Demokrat karena tidak termasuk dalam pengertian perundang-undangan.
Dampak dari upaya JR terhadap AD/ART PD ini, berbahaya. “Dengan menggolongkan AD ART sebagai peraturan perundang-undangan maka hanya akan memunculkan dampak Negara turut campur terhadap otonomi parpol dan negara menjadikan parpol sebagai bagian dari negara (supra struktur politik) bukan lagi sebagai bagian dari rakyat (infra struktur politik),” pungkas Dr. Aan Widiarto, yang juga Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.***
Page 5 of 5
