BANDUNG, BEDAnews
Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang sangat diandalkan, merupakan sendi dasar untuk memenuhi pembiayaan pembangunan bangsa dan negara, saat ini sumber Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sekitar 78% dari penerimaan pajak sementara pendapatan dari non pajak hanya 22%, sehingga optimal atau tidaknya pembangunan akan sangat bergantung dari ketertiban dan kesadaran wajib pajak dalam menunaikan kewajibannya.
Pembayar pajak merupakan bagian yang telah berkontribusi dalam pembangunan bangsa, “Dalam konteks pemerintahan daerah, pajak merupakan penopang penerimaan daerah dari dana perimbangan, serta komponen yang memberi kontribusi besar terhadap penerimaan APBD Kota Bandung, meningkatnya kesadaran para wajib pajak akan berdampak positif yang tentunya akan menjadi energi tambahan untuk memenuhi hak-hak publik,”
Walikota Bandung, Dada Rosada menyampaikan hal itu saat menyampaian SPT pajak penghasilan tahun 2012 bersama para camat di wilayah KPP Pratama Bandung Bojonegara, dalam acara "Bersama membangun bangsa" tax gathering dan sosialisasi di Aston Primera Pasteur Hotel, Jl. Dr. Djunjunan 96 Bandung, (06/03/2013).
Lebih lanjut dikatakan Dada, pajak merupakan kewajiban setiap warga negara, pembayaran pajak merupakan perwujudan dari kewajiban kenegaraan untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan pembiayaan negara dalam mewujudkan pembangunan nasional.
“Sebagai warga negara wajib membayar pajak, pentingnya pajak harus terus disosialisasikan agar terbangun kesadaran dan melakukan kewajiban tepat waktunya, saya sebagai Wali Kota merasakan sekali terhambatnya pembangunan disebabkan yang disebabkan pemasukan,” katanya
Kepala KPP Pratama Bandung Bojonagara, Reny Ravaldini mengatakan pajak merupakan tanggung jawab kita bersama, “penerimaan pajak dari tahun ke tahun terus meningkat, penerimaan negara dari pajak ini menjadi semakin dominan, dapat dilihat bagaimana peranan pajak menjadi pilar utama untuk menyokong pembangunan negara,” terangnya.
Reny menerangkan bagaimana masyarakat untuk memenuhi hak dan kewajiban perpajakan, “Melalui Direktorat Jenderal Pajak yang merupakan institusi perpajakan terpercaya, kami mempunyai komitmen untuk menjalankan tugas secara profesional, namun kami tidak bisa berdiri tanpa dukungan pemerintah daerah, bidang-bidang pendidikan dan instansi-instansi lainnya”.
Ia berharap melalui kegiatan sosialiasi pekan panutan penyampaian SPT Tahunan PPh orang pribadi tahun 2013 yang ditandai menyampaian SPT pajak penghasilan tahun 2012 oleh Walikota Bandung tersebut, dapat memberikan contoh dan teladan masyarakat wajib pajak agar melaksanakan kewajibannya tepat waktunya dan sebagai salah satu bukti nyata ikut berkontribusi terhadap pembiayaan pembangunan nasional.
Batas Akhir pelaporan SPT Tahunan PPh orang pribadi tahun 2012 diingatkan Reny, “Tanggal 31 Maret 2013 merupakan batas akhir bagi orang pribadi dan tanggal 30 April bagi wajib pajak Badan, namun tanggal 30-31 Maret 2013 merupakan hari libur, sehingga dihimbau para wajib pajak melakukannya terakhir pada tanggal 28 Maret 2013 mulai pukul 8 pagi sampai 8 malam,” himbaunya.
Dada secara khusus mengajak para pejabat publik, tokoh masyarakat, dan pengusaha yang beroperasi di Kota Bandung untuk menunaikannya kewajibannya membayar pajak tepat waktunya dan mengisi SPT tahunan sesuai ketentuan, “Keseriusan menunaikan kewajiban tersebut menjadi sumbangan nyata untuk memenuhi hak-hak dasar warga Kota Bandung khususnya dan Bangsa Indonesia umumnya,” pungkas Dada. (***)
