KAB. BANDUNG || bedanews.com — Menanggapi permintaan kejelasan anggaran oleh Ormas Pembela Kesatuan Tanah Air Indonesia Bersatu (PEKAT IB), yang menganggap sudah terjadi pembiaran oleh Pemerintah Kabupaten Bandung terhadap korban bencana longsor di Kampung Huut Desa Bojong Kecamatan Nagrek, yang selama 80 hari mengaku tidak tersentuh bantuan pemerintah termasuk dari desa.
Wakil Ketua Komisi D DPRD Kabupaten Bandung, H. Cecep Suhendar, mengatakan, sebenarnya telah terjadi misskomunikasi antara masyarakat dengan pemerintah. Seperti pengakuan dari Sekretaris BPBD, Hendra, katanya sudah memberikan bantuan makanan dan peralatan darurat untuk kebutuhan warga terdampak bencana.
Namun kegiatan itu, disebutkan legislator dari Fdaksi Golkar, tidak disampaikan kepada masyarakat sehingga muncul persepsi kalau terjadi pembiaran oleh pemerintah. Padahal pemerintah sudah memberikan bantuan sesuai dengan Tupoksinya melalui BPBD.
Cecep merencanakan akan melakukan rapat koordinasi dengan Sekda, BPBD, PUTR, dan Disperkimtan untuk mencari solusi dari permasalahan itu yang menurutnya harus disegerakan agar pelayanan yang diberikan bisa optimal.
“Kita akan mengawal kegiatan itu sampai selesai. Kasihan warga korban bencana longsor sudah menderita selama 80 hari sejak kejadian long
sor itu,” kata Cecep di ruang Komisi D, Jum’at 27 Mei 2022.
Lebih lanjut ia mengemukakan, Komisi D akan memfasilitasi keinginan masyarakat terutama korban bencana supaya mendapatkan haknya. Namun kejadian di Kampung Huut itu tidak termasuk dalam kategori Tanggap Darurat melainkan Penanganan Darurat. Oleh karena itu BPBD sudah melakukan mitigasi dan mengevaluasi situasi di lokasi agar tidak terjadi bencana berkelanjutan.
Ia menuturkan kalau Dinas mempunyai kuasa penggunaan anggaran, sementara untuk merealisasikannya memberikan bantuan dalam mengantisilasi permasalahan tersebut, karena bukan kategori tanggap darurat tidak bisa mengeluarkan anggaran atau dana tidak terduga.
“Hal ini menjadi pembelajaran bagi kami semua untuk bisa bekerja lebih maksimal dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Apalagi masyarakat yang terdampak bemcana, itu akan menjadi prioritas kerja bagi kami,” pungkas Cecep.***
