“Jadi kami ingin ada statement yang clear dan jelas terkait kebijakan pendidikan yang berkaitan dengan ijazah,” tegas Ketua DPD Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Jawa Barat itu.
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang hadir pada acara itu langsung menanggapi apa yang disampaikan Ono.
Dia menerangkan, bantuan pendidikan menengah universal akan diberikan utuh bila sekolah swasta menyerahkan seluruh ijazah siswa yang tertahan.
“Sekolah sudah sepakat dengan pemerintah provinsi akan memberikan ijazah pada seluruh masyarakat yang menunggak, kemudian kompensasinya adalah pemerintah provinsi mencairkan dana BPMU.
Jadi nanti sekolah yang sudah mengembalikan ijazah 100 persen akan kita bayarkan BPMU-nya. Kalau belum 100 persen, belum akan kita bayarkan,” katanya. (*)
