KAB CIREBON,- Fraksi PDI Perjuangan di DPR RI berkomitmen akan terus memperjuangkan aspirasi para kuwu yang menuntut revisi Undang-Undang Desa terkait masa jabatan kuwu dari 3 kali 6 tahun menjadi 2 kali 9 tahun.
Meskipun informasi dari beberapa Kementerian dalam Daftar Inventarisir Masalah (DIM) menolak usulan perpanjangan tersebut.
Anggota Fraksi PDI Perjuangan asal dapil VIII Jabar, Ono Surono, mengungkapkan beredar informasi yang menyatakan bahwa revisi Undang-Undang Desa Nomor 6 tahun 2014 agar masa jabatan kuwu dari 3 kali 6 tahun dirubah menjadi 2 kali 9 tahun tidak disetujui pemerintah.
“Kami di DPR sampai saat ini belum membahas hal tersebut. Nanti akan diagendakan pembahasan antara DPR dengan pemerintah,” kata Ono saat dikonfirmasi awak media, Senin (27/11).
