KAB. BANDUNG || bedanews.com — Ketua Komisi C DPRD Kabupaten Bandung, H. Yanto Setianto, menyakini kalau tempat wisata atau sumur Gas Bumi yang melanggar aturan itu biasanya tidak berizin. Jadi harus ditertibkan oleh Pemerintah.
Apa pun alasannya, tambah legislator dari Fraksi Golkar itu, harus mematuhi aturan yang diterapkan oleh Pemkab Bandung. Karena jelas keberadaanya ada di Kabupaten Bandung. Kalau perlu tutup saja, sementara yang berizin bisa diberi plang kalau lokasi wisata ini sudah berizin. Sehingga keberadaannya jelas dan bisa mengarahkan wisatawan untuk melakukan kunjungan.
Legislator yang akrab disapa Kang Yanto itu meragukan kalau penggalian sumur gas dan lokasi wisata itu semuanya ada izin. Biasanya mereka melakukan gambling karena ada modal, apalagi titipan atau modal gratis, sehingga tidak memperhitungkan dampak dari perbuatannya itu.
“Tapi karena proposalnya bagus, yang katanya bisa meningkatkan kehidupan dan kesejahteraan masyarakat, pemerintah seolah ‘Meungpeun Carang’ dan membiarkan mereka melakukan pembangunan,” katanya diruang Komisi C, Selasa 14 Juni 2022.
Kang Yanto menegaskan, Kawasan Bandung Selatan (KBS) itu bukan hanya ada 3 kecamatan, yaitu, Pasirjambu, Ciwidey, dan Rancabali. Melainkan ada 16 kecamatan diantaranya, untuk awal Kecamatan Margaasih dan berahir di Kecamatan Nagreg. Sisanya merupakan Kawasan Bandung Utara (KBU).
Jadi untuk melihat kerusakan lingkungan, disebutkannya, selain melakukan kunjungan ke lokasi untuk mengetahui tingkat kerusakannya juga diperlukan poto udara. Dengan demikian bisa diketahui secara tepat kerusakan yang diperbuat PT Geo Dipa Energi juga Objek Wisata yang selama ini berjalan dengan leluasa.
Bila dikaitkan dengan banjir bandang Ciwidey, ia mengemukakan, pada saat bencana itu terjadi, ia ada rapat penting yang tak bisa ditinggalkan. Meski pun sebenarnya masyarakat mengharapkan kedatangan Komisi C lebih dahulu ke lokasi.
“Tapi Alhamdulillah Pak Gubernur Jawa Barat dan Wakil Bupati Bandung, sudah hadir di lokasi bencana banjir bandang Ciwidey kemarin. Bahkan Pak Ridwan Kamil menegaskan untuk mencari penyebab dari bencana tersebut,” ujarnya.
Kang Yanto mengemukakan, saat ini tengah menunggu Raperda Tata Ruang segera disahkan. Berikut dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Kalau perda itu sudah ada, maka akan segera menggedor setiap lokasi yang diindikasikan sudah merusak lingkungan. Kalau perlu tindakan yang dilakukan seperti di Bogor, setiap bangunan atau villa yang tak berizin di eksekusi melalui pembongkaran langsung.
Kerusakan lingkungan yang dominan, disebut Kang Yanto, berada di KBU. Itu sudah parah karena tanah yang seharusnya ditanami pohon keras untuk menghadang dan menyerap air malah digunakan tanaman sayuran. Pemerintah harus mengedukasi masyarakatnya dengan memberikan lahan pengganti yang tidak jauh dari lokasi. Karena hal itu merupakan sumber kehidupan mereka.
Begitu juga dengan Geo Dipa Energi, DPRD akan mencari tahu dimana lahan pengganti yang katanya sudah dipersiapkan. “Konsekuensinya harus jelas, masa pohon puluhan tahun digantikan dengan pohon sepanjang satu jengkal. Dan dibiarkan begitu saja tanpa di urus sama sekali. Itu mah saja bohong,” tutur Yanto.
Selanjutnya Kang Yanto menceritakan tentang perumahan yang berada di wilayah Kecamatan Solokanjeruk. Lahan itu merupakan kawasan hijau tapi dipaksakan untuk membangun kavling perumahan. Setelah didatangi baru di tutup. Tak lama kemudian di buka kembali. Terus begitu secara berulang.
“Hal seperti ini merupakan bukti, bahwa pembangunan yang dilakukan mereka tidak berizin dan perlu dipertanyakan. Karena hanya yang tak berizin yang selalu melakukan pelanggaran,” pungkas Kang Yanto.***
