Ketua DPRD DKI Jakarta saat itu, Prasetyo Edi Marsudi, juga menyoroti hal yang sama. Ia menyebut, Anies tidak berani menjalankan program yang disebutnya sebagai naturalisasi karena khawatir dicap sebagai “tukang gusur.” Menurut politisi yang akrab disapa Pras ini, Anies seharusnya tetap melaksanakan program tersebut karena telah diatur dalam Peraturan Daerah (Perda) yang disepakati bersama oleh DPRD dan Pemprov DKI Jakarta.
*Merumuskan Solusi Bijak atas Penolakan Normalisasi*
Terkait persoalan penolakan terhadap normalisasi Sungai Ciliwung, diperlukan langkah yang tegas dari Pemprov DKI Jakarta. Keberanian dan ketegasan Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, sangat dibutuhkan. Relokasi atau penggusuran memang menjadi pilihan yang sulit dihindari. Untuk membawa perubahan besar di Jakarta, kadang dibutuhkan kebijakan yang tidak populer. Namun, apabila kebijakan itu bertujuan untuk kebaikan bersama, maka harus dijalankan dengan keberanian dan komitmen yang kuat.
