Hingga era Ahok, proyek normalisasi telah berjalan sepanjang 16 kilometer. Namun, ketika Anies Baswedan menjabat sebagai Gubernur pada akhir 2017, proyek ini terhenti. Selain karena kendala pembebasan lahan, muncul pula penolakan dari sebagian masyarakat yang terdampak relokasi. Anies mengganti pendekatan normalisasi dengan program seperti Gerebek Lumpur dan naturalisasi sungai. Ia menilai normalisasi tidak efektif, sebab beberapa wilayah yang telah dinormalisasi masih tetap dilanda banjir.
Politisi PDIP, Ida Mahmudah mengaku heran mengapa pada masa kepemimpinan Jokowi dan Ahok, proses pembebasan lahan dapat berjalan relatif lancar, sementara pada masa Anies tidak kunjung dilakukan. Akibatnya, proyek normalisasi atau naturalisasi mandek. Padahal, anggaran pembebasan lahan sebesar Rp 1 triliun sudah dialokasikan dalam APBD 2021, namun akhirnya harus dikembalikan karena proyek tidak terlaksana.
