Jakarta -Indonesia sebagai negara demokratis memasuki tahun politik yang krusial, dan Netralitas TNI menjadi landasan utama dalam memastikan kestabilan dan ketertiban selama proses demokrasi. KSAD Jenderal Maruli memainkan peran kunci dengan mengerahkan anggota Intelijen untuk menindak prajurit yang terbukti tidak netral, dan ancamannya mencopot prajurit yang terlibat secara politis menegaskan keseriusan TNI dalam menghadapi situasi ini.
Langkah-langkah yang diambil oleh KSAD tersebut sejalan dengan amanat Presiden dan panglima TNI yang menegaskan bahwa TNI harus netral. Untuk memastikan netralitas tersebut, terdapat lima poin penting yang diumumkan:
- Tidak Memihak dan Memberi Dukungan: Prajurit TNI dilarang keras untuk memihak atau memberikan dukungan kepada Partai Politik atau Pasangan Calon manapun. Netralitas harus dijunjung tinggi.
- Larangan Fasilitas Milik TNI untuk Kampanye: TNI AD tidak boleh memberikan fasilitas tempat, sarana, dan prasarana kepada Paslon dan Parpol untuk digunakan sebagai sarana kampanye.
- Larangan Arahan terkait Hak Pilih Keluarga: Prajurit TNI AD tidak diperkenankan memberikan arahan terkait hak pilih kepada keluarganya, menjaga hak individu warga negara.
- Tidak Memberikan Tanggapan terhadap Kegiatan Politik: Prajurit TNI AD dilarang memberikan tanggapan, komentar, atau mengunggah apapun terkait kegiatan Paslon dan Parpol, termasuk hasil quick count sementara Pileg dan Pilpres 2024.
- Hukuman Tegas bagi Pelanggaran Netralitas: Prajurit dan PNS TNI AD yang terbukti melanggar ketentuan netralitas akan ditindak tegas sesuai hukum yang berlaku di lingkungan TNI AD.
Selain KSAD, pimpinan TNI dari matra lainnya (TNI AL dan TNI AU) juga telah menyatakan komitmen mereka untuk tetap netral selama proses politik. Pernyataan dari Laksamana TNI (Purn.) H. Yudo Margono, Jenderal TNI Prof. Dudung Abdurachman, Laksamana Muhammad Ali, dan Kasau Marsekal TNI Fadjar Prasetyo, semuanya menegaskan keseriusan dan konsistensi TNI dalam menjalankan tugasnya sebagai garda terdepan negara.
