“Ini justru bisa mengaburkan fakta dengan pemaksaan legitimasi melalui manuver Muswil, beberapa Ketua DPW yang menunda pelaksanaan Muswil langsung diganti Plt oleh Ketum dan SK Plt tersebut di tanda tangani oleh Ketum dan Wasekjend,” imbuhnya.
Menurutnya, manuver Ketum ini sama saja sedang pengebirian wewenang Taj Yasin MZ, selaku Sekjend PPP saat ini. Buktinya SK PPP yang terbit setelah ISLAH selalu di tanda tangani oleh Wasekjend, Jabar Idris.
“Dalam kaca mata hukum administrasi negara, SK PPP tanpa tanda tangan Sekjend PPP tidak sah,” tegasnya.
Maka, perlu di ulang Kembali pelaksanaan Muswil tersebut, agar semuanya memenuhi substansi hukum. Tuntutan akuntabilitas legitimasi partai tidak bisa dinegosiasikan dan dinormalisasikan oleh arogansi Ketum. “Legitimasi adalah dasar kekuasaan yang sah tanpanya, PPP kehilangan hak moral untuk memimpin atau mewakili rakyat,” pungkasnya. (Red).
