Untuk itu pemerintah diminta untuk mencari alternatif kebijakan lain untuk menahan harga BBM bersubsidi. Sebab kenaikan BBM bersubsidi akan menimbulkan gejolak inflasi ditengah masyarakat yang masih belum sepenuhnya pulih akibat dampak pandemi.
Dikesempatan itu Manager Advokasi, Evyn Kaffah, turut menyampaikan, jika BBM subsidi dinaikkan, maka kelompok rentan miskin akan kembali terjerembab ke jurang kemiskinan. Dan Ia menegaskan ruang fiskal APBN masih mampu untuk menahan harga BBM bersubsidi, karena pemerintah sudah diuntungkan dengan kenaikan pendapatan yang tumbuh signifikan tahun ini.
Mengingat sampai dengan Juli 2022, disebutkannya, APBN mengalami surplus Rp 106 trilyun, ditopang pendapatan negara tumbuh 21,6%. “Pemerintah juga bisa memanfaatkaan program PC-PEN yang per-Juli lalu baru terealisasi Rp 178 trilyun atau 40% dari pagu Rp 455,6 trilyun. Bahkan tahun2022 ini pemerintah masih memiliki keleluasaan untuk melebihi batas deficit 3% dari PDB.
