“Jika hanya berhenti pada tindak pidana perkebunan, maka upaya penegakan hukum tidak menyentuh akar persoalan. Negara berpotensi kehilangan peluang untuk memulihkan kerugian dan memutus mata rantai pencucian uang,” tambahnya.
AMASH Sumut juga mendorong PPATK, Kepolisian dan Kejaksaan segera menindaklanjuti temuan ini dengan menelusuri aliran dana, memblokir aset, serta menyeret pihak-pihak lain yang terlibat.
“Kasus ini harus menjadi contoh nyata bahwa hukum di Indonesia tidak boleh kompromi terhadap mafia tanah dan praktik pencucian uang,” pungkasnya.
Lanjutnya, aparat penegak hukum wajib menerapkan Pasal 3, 4, dan 5 UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU karena ada dugaan kuat terdakwa berupaya menyamarkan asal-usul hasil tindak pidana.
