Perdebatan mengenai pelimpahan perkara dari kepolisian kepada kejaksaan juga mengemuka. Sebagian pihak mempertanyakan mengapa perkara tersebut tidak dilimpahkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), sementara pihak lainnya menilai pelimpahan kepada kejaksaan telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
Di ruang publik juga beredar rumor mengenai dugaan adanya kemarahan Kepala Negara yang menyeruak seiring dengan pemberitaan tentang dugaan penempatan pasukan di lokasi tertentu. Selain itu, muncul pula informasi mengenai dugaan pemanggilan sejumlah pejabat, seperti Jaksa Agung, Kapolri, dan pejabat lainnya, oleh Presiden. Bahkan, beredar pula dugaan mengenai adanya usulan pergantian Kapolri.
Sementara itu, media massa terus mengikuti perkembangan perkara ini secara intensif karena dinilai memiliki dampak yang besar terhadap kepercayaan publik terhadap penegakan hukum di Indonesia. Situasi semakin menarik karena perkara ini juga mendapat perhatian DPR. Komisi III DPR bahkan membentuk Panitia Kerja (Panja) untuk mengawal penanganan dugaan korupsi yang melibatkan mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), sekaligus mendorong pembentukan tim penyidik yang independen.
