Sebagaimana diketahui, dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, Presiden berkedudukan sebagai Kepala Negara sekaligus Kepala Pemerintahan. Namun, Presiden tidak berada pada posisi untuk memberikan izin ataupun menghalangi proses penyidikan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, sepanjang tindakan tersebut dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
Dalam konteks tersebut, independensi penyidik merupakan bagian dari prinsip due process of law yang harus dijaga demi tegaknya negara hukum. Oleh karena itu, setiap proses penegakan hukum harus berjalan berdasarkan konstitusi, peraturan perundang-undangan, alat bukti, dan fakta hukum, bukan karena intervensi kekuasaan. Dengan demikian, tidak ada ruang bagi siapa pun, termasuk Presiden, untuk mengintervensi proses hukum di luar kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
