KOTA BANDUNG,- Forum Bhayangkara Indonesia menggelar Forum Grup Discussion (FGD) bertema “Hukum, Kriminal, dan Kriminalisasi” di Gedung Indonesia Menggugat, Minggu (18/9).
FGD digelar untuk menyikapi pemberitaan bebasnya 23 narapidana tipikor di tahun 2022 ini dan kembali berkiprah di berbagai bidang di masyarakat serta stigma masyarakat.
Sebanyak tiga narasumber yakni Mochamad Hanif, Yenny Sucipto S.pt., M.si, Aang Sirojul Munir, S.H M.H dihadirkan untuk mengupas tentang gratifikasi baik dari kacamata hukum maupun fenomena yang ada di masyarakat.
Masyarakat menganggap bahwa gratifikasi adalah hal yang sama dengan korupsi. Padahal ada perbedaan dalam arti, korupsi itu adalah tindak pidana yang merugikan keuangan negara, sedangkan gratifikasi adalah pemberian suatu barang atau uang terhadap pejabat publik.
Dalam Pasal yang diberi penjelasan itu adalah Pasal gratifikasi yang terdapat dalam ketentuan Pasal 12B ayat (1) UU No.31/1999 juncto UU No. 20/2001, yang menyatakan “Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya”.
“Gratifikasi itu berawal dari kata grats dalam bahasa inggris yang berarti terimakasih, maka sebetulnya gratifikasi adalah bentuk kriminalisasi. Kriminalisasi artinya penentuan suatu perilaku yang sebelumnya tidak dipandang sebagai suatu kejahatan menjadi suatu perbuatan yang dapat dipidana. Hal ini karena sebelumnya gratifikasi ini bukan suatu tindak pidana melainkan kebiasaan masyarakat kita untuk berterimakasih dengan memberikan sesuatu yang berbentuk materil,” ujar narasumber yang merupakan seorang praktisi hukum, Aang Sirojul Munir.
Namun, kata dia, ekses dari gratifikasi menjadi bermasalah jika mengganggu performa pelayanan publik yang menjadi kewajibannya.
Hal Inilah, lanjut Aang, yang melandasi Gratifikasi menjadi permasalahan dan dilarang demi menjaga akuntabilitas layanan.
“Dalam masa peralihan ini tentu tidak mudah dalam menerapannya, bahkan terjadi pula over kriminalisasi yaitu tindakan kriminalisasi yang berlebihan yang berpotensi menimbulkan ketidakadilan,” tuturnya.
Aang pun menjelaskan bahwa gratifikasi berbeda dengan suap. Berdasarkan referensi dari Prof. Dr. Pujiono., SH., M.Hum guru besar Fakultas Hukum Universitas Diponegoro (Undip), kata dia, suap terlebih dahulu ditemukan unsur mens reanya yaitu “meeting mainning” atau pertemuan kehendak antara si pemberi dan si penerima.
“Dengan catatan si penerima memliki kewenangan yang akan membantu terjadiannya sesuatu yang dikehendaki oleh keduanya atau sesuatu yang tidak dikehendaki pemberi dan penerima karena suap memiliki satu perencanaan untuk mensukseskan satu proyek atau program yang berpotensi merugikan keuangan negara. Artinya antara penerima dan pemberi bertemu merencanakan. Inilah unsur yang harus dipenuhi. Jadi penerima dan pemberi sama-sama menerima sangsi pidana. Jika penerima menerima sangsi maka pemberinya pun demikian,” papar dia.
Yenny seorang penggiat anti korupsi pun mengupas hal tersebut. Menurutnya, harus dilihat terlebih dahulu gratifikasi yang terjadi.
“Bila memang ada potensi relasi antara penerima dan pemberi secara politik untuk mensukseskan proyek yang merugikan negara maka ini harus dihukum, namun jika tidak maka seharusnya tidak dihukum,” ujar dia.
Yenny pun menegaskan bahwa gratifikasi itu harus juga diselidiki secara mendalam karena ini bisa jadi di gunakan senjata oleh lawan politik dari si penerima sehingga membuat framing yang buruk di masyarakat, sejalan dengan stigma masyarakat saat ini.
Hanif seorang aktivis 98 memberikan pandangannya bahwa hukum itu adalah produk politik yang memang kental dengan berbagai kepentingan.
Maka, imbuh dia, pasal tentang gratifikasi atau suap harus dikupas apakah ada kepentingan politik didalamnya atau tidak.
“Karena ini bisa jadi pisau bermata dua dalam fenomena penanganannya, maka ketika pejabat publik atau seseorang yang pernah terjerat gratifikasi itu tidak merugikan negara dan masyarakat harusnya tetap punya kesempatan kembali untuk menjadi pejabat publik jika memang tidak dicabut hak politiknya ” ujar Hanif
Dalam FGD itupun diperoleh kesimpulan bahwa semua sepakat dengan semangat penanganan korupsi demi menjaga wibawa dan performa pemerintahan.
Namun tidak semua tipikor terkena pasal menyebabkan kerugian negara. Karenannya, edukasi penanganan korupsi terkait unsur suap dan gratifikasi perlu dilakukan agar tidak menjadi alat framing lawan politik.
Sementara tidak semua tipikor itu merugikan keuangan negara, sehingga jika pasal ini disamaratakan untuk semua terpidana tipikor maka terjadi over kriminalisasi yang berpotensi menimbulkan ketidakadilan.
Jika pejabat publik pernah terjerat tipikor namun tidak dicabut hak politiknya dan tidak terkena pasal merugikan keuangan negara maka tetap terbuka ruang pengabdian menjadi pejabat publik baik legislatif,eksekutif BUMN ataupun BUMD, asal sesuai kompetensinya dan dinilai mampu untuk jabatan tersebut. (*)
