JAKARTA || Bedanews.com – Peta politik menuju Pemilihan Presiden (Pilpres) 2029 mulai menjadi perbincangan. Nama Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi atau Kang Dedi Mulyadi (KDM) dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mulai dikaitkan dengan kemungkinan duet politik.
Pengamat politik dan hukum, Muslim Arbi menduga, ada kekuatan oligarki yang tengah mempersiapkan dukungan finansial besar untuk mengusung pasangan tersebut. Menurut dia, skenario itu tidak bisa dilepaskan dari pengaruh Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) dalam peta politik nasional.
Muslim Arbi menilai, Jokowi memiliki kedekatan dengan kelompok oligarki yang mempunyai sumber daya ekonomi dan pengaruh politik. Karena itu, ia menduga KDM berpotensi menjadi figur yang digandeng untuk memperkuat posisi politik Gibran pada Pilpres 2029. Menurut Muslim, kekuatan finansial dan jaringan politik dapat menjadi faktor penting dalam membangun popularitas, serta mengonsolidasikan dukungan menjelang kontestasi nasional.
“Jokowi akan melihat hasil survei. Kalau elektabilitas KDM terus menguat, bukan tidak mungkin dia akan digandeng dan dipasangkan dengan Gibran pada Pilpres 2029,” kata Muslim melalui keterangannya kepada wartawan, Jum’at (30/10/2026).
Muslim juga melihat kemungkinan KDM didekati untuk bergabung dengan Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Ia menduga, langkah itu dapat menjadi bagian dari strategi memperbesar basis dukungan partai yang selama ini dikaitkan dengan keluarga Jokowi.
“Dengan masuknya figur populer seperti KDM, PSI berpotensi memperoleh tambahan daya tarik politik, terutama di kalangan masyarakat yang mengikuti aktivitas dan komunikasi politik Gubernur Jawa Barat tersebut,” jelasnya.
Menurut Muslim, KDM merupakan figur pragmatis yang secara politik dinilainya lebih condong kepada Jokowi. Ia melihat gaya komunikasi dan pencitraan KDM memiliki kemiripan dengan pendekatan Jokowi ketika masih menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta.
“Salah satu contoh yang sering menjadi perbincangan adalah pendekatan blusukan, termasuk ketika Jokowi turun langsung meninjau persoalan saluran air dan gorong-gorong,” ungkapnya.
Di sisi lain, perkembangan elektabilitas KDM memang memberikan alasan mengapa namanya mulai diperhitungkan dalam bursa Pilpres 2029. Survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) pada Oktober 2026, menempatkan Dedi Mulyadi di posisi teratas simulasi calon presiden dengan elektabilitas 35,5 persen. Anies Baswedan memperoleh 10,3 persen, Prabowo Subianto 9,8 persen, sedangkan Gibran berada di angka 8,4 persen. Angka tersebut memperlihatkan besarnya daya tarik elektoral KDM, meskipun hasil survei tidak otomatis menentukan pasangan calon pada pemilu mendatang.
Temuan berbeda muncul dalam survei Parameter Politik Indonesia (PPI) yang dirilis 18 Oktober 2026. Dalam simulasi terbuka calon Presiden, Prabowo memperoleh 31,6 persen, Dedi Mulyadi 11,4 persen, Anies Baswedan 10,1 persen dan Gibran 6,9 persen.
Namun, dalam simulasi calon wakil presiden, Dedi justru menempati posisi pertama dengan 21 persen, mengungguli Gibran yang memperoleh 14,2 persen. Perbedaan hasil tersebut menunjukkan bahwa posisi politik KDM masih sangat bergantung pada skenario pencalonan dan konfigurasi koalisi.
Bagi Muslim, popularitas KDM yang ditopang aktivitas turun langsung ke masyarakat bisa menjadi modal politik yang menarik bagi kelompok berkepentingan.
Namun, ia mengingatkan bahwa, popularitas tidak selalu identik dengan kemandirian politik. Apabila dukungan finansial dari kelompok pemodal besar benar-benar menjadi bagian dari skenario pencalonan, publik perlu mengetahui siapa saja yang berada di belakangnya dan kepentingan apa yang akan dibawa setelah kekuasaan diperoleh.
Isu KDM bergabung dengan PSI dan kemungkinan berduet dengan Gibran juga telah berkembang di ruang publik. Namun, Wakil Ketua Umum PSI, Ronald Aristone Sinaga atau Bro Ron membantah adanya pembicaraan internal mengenai kepindahan KDM maupun rencana duet tersebut. Bahkan, Dedi Mulyadi sebelumnya pada 22 September 2026 menegaskan bahwa dirinya masih berfokus menjalankan tugas sebagai Gubernur Jawa Barat. Pernyataan ini memperlihatkan bahwa wacana duet tersebut belum menjadi keputusan politik resmi.
Muslim menilai, masyarakat tidak boleh hanya terpukau oleh popularitas tokoh, gaya blusukan, maupun besarnya dukungan kampanye. Persoalan yang lebih mendasar adalah transparansi pendanaan politik, independensi calon pemimpin, serta kemungkinan masuknya kepentingan pemodal ke dalam kebijakan negara.
“Jangan sampai Pilpres hanya menjadi pertarungan kekuatan uang dan pencitraan, sementara kepentingan rakyat justru berada di belakang kepentingan oligarki,” pungkas Muslim. (Red).
