Situasi ini, menurut Muslim Arbi, justru memperkuat kesan bahwa, peran Gibran di pemerintahan sangat terbatas, sementara simbol politiknya terlalu besar.
“Ini ibarat dua sisi mata uang. Ia tidak punya kekuasaan nyata, tapi kehadirannya menciptakan bayangan panjang Jokowi di tubuh pemerintahan Prabowo,” kata Muslim.
Dalam tradisi politik Indonesia, hubungan antara presiden dan wakil presiden kerap menjadi cerminan keseimbangan kekuasaan antara kelompok besar. Contohnya, hubungan SBY-JK (2004–2009) dan Jokowi-JK (2014–2019) menunjukkan adanya dinamika “check and balance” yang sehat. Namun dalam konteks Prabowo-Gibran, keseimbangan itu tampak rapuh.
“Gibran itu tidak lahir dari rahim partai atau organisasi politik yang matang. Ia lahir dari keluarga penguasa. Ini bukan hubungan politik yang setara, tapi hubungan patronase,” kata Muslim.
