Kritik tersebut sekaligus menjadi peringatan bahwa demokrasi tidak otomatis menghasilkan pemerintahan yang semakin substantif hanya karena pemilihan dilakukan secara langsung.
Demokrasi tetap membutuhkan institusi yang kuat, penegakan hukum yang independen, partai politik yang demokratis, sistem rekrutmen kepemimpinan yang terbuka, serta kesadaran publik yang kritis.
Tanpa itu semua, sistem demokrasi dapat saja berjalan secara prosedural, tetapi tetap dikuasai oleh kelompok yang memiliki sumber daya politik paling besar.
Menariknya, perdebatan mengenai hasil amandemen UUD 1945 hingga kini belum pernah benar-benar berakhir.
Dalam diskursus yang berkembang di MPR, terdapat beragam pandangan mengenai masa depan konstitusi. Ada kelompok yang menganggap UUD hasil amandemen sudah memadai, ada yang menginginkan penyempurnaan terbatas dan ada pula yang mendorong kajian lebih mendasar, termasuk gagasan kembali kepada naskah UUD 1945 sebelum amandemen dengan model penyempurnaan tertentu.
