“Kalau kita temukan pekerjaan kurang baik di lapangan maka kita instruksikan ke rekanan segera memperbaiki namun kalau pekerjaan itu kwalitas jauh dari kesepakatan awal, dinas tidak akan menerimanya. Harus segera dibongkar disesuaikan dengan bestek yang ada, kan cukup jelas pada saat pembagian SPK pemborong sebenarnya sudah tahu hal-hal yang harus dilaksanakan dan apa konsekuensinya kalau melanggar, dan mereka tahu tandatangan sama pemerintah jadi yang kita harapkan semua pelaksana mengikuti bestek yang sudah ada sesuai Pakta Integritas,” tegasnya.
Kabid Permukiman menambahkan, kegiatannya rehab dan memperbaiki drainase yang kumuh, trotoar dan jalan setapak jadi lebih condong pada kesehatan lingkungan, dan itu harus diawasi. Dengan adanya penataan kawasan lingkungan dampaknya memang tidak langsung pada pertumbuhan ekonomi masyarakat, namun kita mengharapkan agar masyarakat bebas dari lingkungan kumuh. Karena lingkungan yang bersih masyarakat akan hidup sehat, nyaman menjalani hidup.
“Jadi kalau masyarakat hidup sehat tidak kena penyakit berarti secara tidak langsung akan meningkatkan ekonomi juga,” ungkap Adi Prabowo kepada Media. (Kamsi Gautama)
