Jakarta, BEDAnews.com
Gubernur DKI Jakarta telah melakukan pelanggaran HAM berat, yaitu penggusuran kampung Aquarium, Pasar Ikan di kampung Luar Batang, yang berdiri sejak zaman Belanda dilakukan gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaj Purnama (Ahok).
Dalam hal ini, telah melukai dan menyakiti masyarakat kampung Aquarium dan Pasar Ikan sebagai mata pencaharian sehari-hari dan, tempat tinggal mereka juga digusur. Demikian, disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi Hukum dan Perundang-undangan MUI Pusat, H. Ikhsan Abdullah, SH, MH kepada vvartawan usai pertemuan dengan masyarakat Kampung Aquarium dan Luar Batang di kantor MUI Pusat, (19/5).
Menurutnya, Gubernur DKI Jakarta telah melanggar UU No. 26 Tentang HAM- hari bagi masyarakat kampung Aquarium dan Luar Batang yang juga akan digusur. Mengingat kebutuhan air bersih adalah sangat vital sekali. Bagaimana bisa hidup tanpa air?
“Jika, kampung Luar Batang juga digusur, di mana kampong tersebut ada masjid Luar Batang berdiri sejak ratusan tahun turut digususr, maka MUI bersama ormas Islam dalam hal ini, tidak akan tinggal diam kita kan berjuang sampai titik darah penghabisan,” tegas H. Ikhsan Abdullah usai memberikan keterangan kepada warga korban penggusuran dan wartawan.
Karena, status tanah kampung Aquarium dan Luar Batang, Pasar Ikan adalah bukan tanah Negara. Sebagimana dikatakan Ahok, tetapi itu merupakan tanah adat atau partikelir. Sedang keberadaan tiga kampong , termasuk keberadaan masjid di Luar Batang sudah ada sejak tahun 1730 (zaman Belanda), jauh pembentukan Pempro DKI dan kemerdekaan 1945.
Sehingga, tanah yang dihuni warga tersebut, merupakan tanah adat /tanah partikelir dan bukan tanah Negara, tegas H. Ikhsan Abdullah.
Sementara itu, aktivis wanita yang terkenal tangguh, Ratna Sarumpaet yang juga hadir dalam pertemuan dengan ormas Islam dan wartawan menjelaskan, ketiga kampung yaitu, kampung Aquarium, Pasar Ikan, dan Masjid Luar Batang merupakan cadar budaya yang perlu dilestarikan.
Untuk mencari solusi harus dengan budaya bukannya dengan pendekatan milter dengan mengerahkan ribuan militer TNI, POLRI untuk melakukan penggusuran. (WAR/Yon).












