Cianjur, BEDAnews.com
Dengan adanya mosi tidak percaya terhadap Pemerintahan Desa Cieuyeum, Kecamatan Haurwangi, tentang penterapan seluruh dana bantuan yang dikucurkan dari pihak Pemerintah Pusat, Provinsi, Pemkab Cianjur maupun penterapan dana lainnya, diduga pihak Kepala Desa tidak transparan.
Dengan adanya itu, seluruh pengurus BPD dan puluhan warga Desa Cipeuyeum gelar unjukrasa di Kantor Desa setempat, namun unjukrasa bisa dihallau piak keamanan setempat, yang akhirnya dilakuan audensi di aula Kantor Kecamatan Haurwangi.
Saat audensi digelar nampak hadir pula Kepala Desa Cipeuyeum Gugun Gumelar, muspika Kecamatan Haurwangi, Ketua Apdesi Kecamatan, seluruh pengurus BPD dan puluhan warga desa setempat sebagai perwakilan yang dianggap layak untuk ikut audensi.
Audensi tersebut, terkesan alot dan agak sedikit memanas, karena beberapa pertanyaan dari BPD dan Masyarakat tidak dijawab dengan jelas pihak Kepala Desa melainkan malah menjelimet, jauh dari sasaran pertanyaan, tentu saja audensi tersebut ditunda dan saat itu audensi tidak mendapatkan keputusan yang panti, hingga warga dan BPD minta diulang lain waktu.
Salah seorang pengurus BPD Entis Sutisna menjelaskan, unjukrasa itu digelar, karena pihak Kepala Des Cipeuyeum Gungun Gunawan, didiga tidak teransparan dalam menggunakan berbagi dana bantuan, seperti halnya mengunakan Dana Desa (DD) tahap dua dan tida, dana Alokasi Desa (ADD) dan APBDes selutuh anggaran tahun 2015.
Hal itu, diketahui setelah beberapa kali membangun menterapak DD tahap dua, tiga dan ADD, seluruhnya tidak sesuai antara RAPBdes dengan Laporan Pertanggung Jawaban Pembangunan Desa (LPPD).
Seperti pembangunan Jembatan dan pembangunan Tembok Penyangga Taanah (TPT) dalam RAPBDes tidak ada sedangkang dalam LPPD nya ada hingga semuaya itu ditolak pihak BPD.
Semua kasus tersebut, sebelumnya audensi telah diberi tahukan pada pihak Kepala Desa untuk segera dibereskan dengan cara transparan, supaya pihak BPD bisa. Mampu menjelaskannya pada warga yang mulai hangat. Namun entah ada apa pihak Kepala Desa tidak cepat tanggap melainkan malah membawanya masalah tersebut ketingkat Kecamatan yang akhirnya masalah tersebut menjadi membuming.
Dengan adanya itu, diharapkan kepada pihak Kepala Desa Cipeuyeum mohon mampu menjelaskannya seluruh pertanyaan warga dan BPD dengan cara transpaan, supaya seluruh dugaan tersebut bisa kelir dan sebaliknya bila hal tersebut tidak mampu untuk menjelaskannya, maka pihaknya akan sebera membuat laporan secara tertulis pada pihak yang berkompenten dalam usuran penggunaan anggaran, ucapnya.
Sementara itu, Kepala Desa Cipeuyeum Gugun Gunawan menjelaskan, gerakan warga dan BPD itu merupakan hal yang wajar, kaena semua itu tuntutan warga yang ingin mengetahui keberadaannya tentang penterapan seluruh dana bantuan yang dikucurkan pada Pemerintahan desa yang nota bene sekalu penanggung jawab adalah Kepala desa.
Sedangkan seluruh dana anggaran bantuan tersebut dikelola pihak Tim Pelasana Kegiatan Desa (TPKD), yang telah ditunjuk sesuai aturan yang berlaku dan seluruh dana bantuan itu mereka lah yang mengalokasikannya. Dan merakalah yang membuat pelaporannya juga. Bila pihak BPD menginkan audensi, kejelasan tetang penterapan dana bantuan itu, wajar saja, karena pihak BPD sebagai penampung aspiarasi masyarakat.
Diharapkan kepada pihak BPD mari kita dudkuk bersama untuk menjelaskan berbagai penterapan dana bantuan tersebut, adapun waktunya silahkan terserah pengurus BPD yang menentukan yang maumelaksanakan pertemuan dengan pihaknya, ucapnya, (C2R).












