Maka, bagaimana mungkin dalam urusan pangan dan energi kita hanya berhenti pada level ketahanan, sebagaimana rencana RAPBN 2026? Padahal, ketahanan itu lebih rendah dari kemandirian, dan kemandirian sendiri berada di bawah tingkat kedaulatan.
Mari kita lihat RAPBN 2026. Program Makan Bergizi Gratis (MBG) mendapat alokasi Rp335 triliun, Koperasi Merah Putih dan UMKM Rp 118 triliun, sementara Danantara dari dividen BUMN Rp200 triliun.
Lantas, bagaimana dengan beban pembayaran cicilan pokok dan bunga utang di tahun 2026? Nyaris semua sektor barang dan jasa publik berada dalam daulat korporasi. Itulah neoliberalisme. Wujudnya adalah korporatisme yang kini dikenal dengan sebutan oligark bisnis atau bandar politik.
Sejarah telah mencatat: tidak pernah ada pembangunan kemanusiaan yang adil dan beradab di bawah rezim neoliberalisme, korporatisme, dan finansialisasi. Adam Smith pernah menyindir, “Biarkan rakyat miskin menikmati hidup dari sisa-sisa makan malam kita.”
