Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial Edi Suharto menyatakan, berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengamanatkan tentang Penanganan Orang Dengan HIV AIDS (ODHA) Bidang Rehabilitasi Sosial menjadi tanggung jawab pusat dalam hal ini Kementerian Sosial.
“Implementasi dari UU tersebut, Kemensos melalui Direktorat Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang telah melakukan berbagai langkah kebijakan inovatif,” kata Edi.
Dengan kebijakan ini, diharapkan menjadi upaya dan tindakan besar dalam proses penanganan ODHA di seluruh Indonesia.
Langkah-langkah yang sudah dilaksanakan tersebut meliputi : Mendirikan 3 Balai Rehabilitasi Sosial yang secara khusus melakukan layanan rehabilitasi sosial bagi ODHA, menyusun Permensos RI tentang standar nasional rehabilitasi sosial ODHA dan Membangun kerjasama dengan 87 Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS).
