Lebih jauh lagi, pandangan Islam klasik juga memberikan perspektif mendalam mengenai kejahatan harta. Pakar hukum Islam kenamaan, al-Mawardi, dalam al-Ahkam al-Sultaniyyah (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1989, hlm. 245) mengategorikan korupsi sebagai kejahatan ghasab dan khiyanah (pengkhianatan amanah) yang merusak tatanan publik. Hukum Islam mengedepankan pemulihan hak masyarakat (radd al-mazalim) sebelum berbicara sanksi fisik. Menggantung koruptor tanpa mengembalikan uang negara yang dicuri sama saja dengan membiarkan anak-cucu koruptor menikmati fasilitas dari penderitaan rakyat.
Oleh karena itu, RUU Perampasan Aset merupakan alutsista hukum yang jauh lebih mematikan bagi koruptor. Konsep non-conviction based asset forfeiture (perampasan aset tanpa pemidanaan) memungkinkan negara menyita harta yang tak seimbang dengan profil pendapatan sah seseorang, bahkan sebelum vonis pidana dijatuhkan. Kriminolog Jerman, Hans-Heinrich Jescheck, dalam bukunya Lehrbuch des Strafrechts: Allgemeiner Teil (Berlin: Duncker & Humblot, 1988, hlm. 312-315) menyebutkan bahwa merampas instrumen dan hasil kejahatan adalah cara paling efektif untuk melumpuhkan kapasitas kejahatan terorganisasi (die organisierte Kriminalität).
