Untuk memahami psikologi koruptor, kita perlu melihat bagaimana motif kejahatan keuangan ini bekerja. Mengutip gagasan Jeremy Bentham dalam karya klasiknya An Introduction to the Principles of Morals and Legislation (London: T. Payne and Son, 1789, hlm. 14-19), manusia pada dasarnya digerakkan oleh kalkulus hedonistik—memaksimalkan kesenangan dan meminimalkan penderitaan. Korupsi adalah kalkulasi rasional. Koruptor mengalkulasikan bahwa risiko tertangkap jauh lebih kecil dibandingkan kenikmatan dari bertumpuk-tumpuk harta pencucian uang.
Di sinilah letak cacat fundamental dari wacana hukuman mati. Pengalaman hukum internasional menunjukkan bahwa ancaman hukuman mati kerap kali menjadi macan ompong. Pakar hukum Belanda, Marc Groenhuijsen, dalam Victimology and Victim Rights (Oisterwijk: Wolf Legal Publishers, 2014, hlm. 87-92) menegaskan bahwa efektivitas hukuman tidak terletak pada kejamnya sanksi (severity), melainkan pada kepastian hukum bahwa pelaku pasti tertangkap dan dihukum (certainty). Di negara dengan sistem peradilan yang masih rentan dimanipulasi, hukuman mati hanya akan menjadi komoditas politik atau instrumen tebang pilih untuk mematikan lawan kekuasaan.
