Ia juga mengemukakan, dalam maklumat yang dibacakan Try Sutrisno itu Dewan Presidium Konsititusi mendesak kembalinya UUD 1945 yang asli karena UUD yang diamandemen pada 1999 hingga 2002 terbukti telah menghilangkan Pancasila sebagai norma hukum tertinggi dan sebagai identitas konstitusi, selain tidak konsisten dalam konsepsi, teori, dan yuridis.
Lebih dari itu, perubahan UUD 1945 yang terjadi pada 1999 hingga 2002 telah mengaburkan pelaksanaan dan pengamalan Sila Keempat dari Pancasila, dimana kedaulatan rakyat dipindahkan ke Parpol sehingga terjadi politisasi dan komersialisasi di semua lini.
“Ini merusak struktur dan kultur masyarakat Indonesia, dan sadar atau tidak, Pemilihan Presiden secara langsung oleh rakyat itu bukan hanya mengkhianati Pancasila, tetapi juga berakibat lahirnya polarisasi di masyarakat dan bahkan munculnya prahara bangsa,” kata Ichsanuddin Noorsy. (Red).
